APBD Bukan Uang Haram, Satker Pemprov Dihimbau tak Takut Menggunakannya

Serapan APBD Riau 2015 masih sangat rendah. Wakil rakyat mengingatkan, bahwa dana APBD bukan haram, karena itu Satker dihimbau tak takut menggunakannya.

PEKANBARU (RRN) - ‎Seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dianggap “Takut Berdosa Sebelum Melaksanakan APBD”. Hal ini berkaitan dengan rendahnya serapan APBD Riau tahun 2015.

“Uang APBD itu tidak haram. Jadi kenapa Satker itu takut berdosa sebelum melaksanakan APBD ini,” kata Husni Tamrin, Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau kepada awak media, Jum'at (28/08/15).

Menurutnya, tidak ada asalan bagi Satker untuk tidak menjalankan APBD Riau. Terlebih lagi, seluruh program kerja yang dibuat sudah berdasarkan aturan dan memiliki payung hukum.

“Programnya sudah memiliki rel danmemiliki payung hukum yang jelas. Jika keluar rel, beberapa pejabat yang dihukum juga sudah ada. Jadi kalau kita berada di rel yang benar, kan tidak akan ada masalah," ungkapnya.

Melihat serapan APBD, anggota Komisi C DPRD Riau ini pesimis jika serapan APBD tahun ini bisa mencapai 40 persen. Data yang diperolehnya, realisasi APBD sampai saat ini masih berkisar 20 persen.‎

Di samping itu, ia pun menyinggung kepala Satker hasil assesment beberapa waktu yang lalu.‎ Menurutnya, jika penetapan pejabat sudah sesuai dengan hasil assesment, maka serapan APBD tidak akan rendah.

“Solusinya, pejabat harus berani dengan niat membangun negeri sesuai dengan payung hukum yang di Perda-kan. Pemprov harus bisa mengejar serapan APBD,” tutupnya.‎ (ary/FN)