Jumat, 25 Januari 2019|11:37:35 WIB
Jakarta: Pemerintah telah memetakan sejumlah provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan di 2019 ini. Setidaknya ada empat provinsi yang menurut pemerintah perlu diwaspadai.
"Yang kemarin sudah kebakaran 11 kali itu di Riau, kemudian Jambi juga sudah kebakaran sampai dengan 21-22 Januari kemarin. Kalbar (Kalimantan Barat) juga sudah kebakaran. Kalau enggak salah satu lagi di Kalimantan Timur," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 24 Januari 2019.
Menurut dia, selama ini masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu penyebabnya adalah anggaran penanggulangan kebakaran hutan tidak dicadangkan dengan baik oleh pemda.
Ia mengaku bisa memaklumi hal tersebut. Namun, seharusnya, dengan dukungan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hal itu dapat diatasi. "Dengan dukungan dari bujet BNPB, seharusnya operasional di lapangan tidak masalah," jelasnya.
Siti menjelaskan selama ini Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan perintah dan arahan yang jelas terkait penanganan kebakaran hutan. Beberapa di antaranya adalah dengan mengintensifkan patroli.
Selain itu, ia menyatakan jika Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan juga perlu diaktifkan kembali dan posisi siaga darurat harus diangkat. Pemantauan dan analisis titik panas (hotspot) juga harus tetap dilakukan.
"Sebetulnya yang paling penting lagi ada yang menurut saya masih harus dikerjakan dengan baik atau diperluas, yaitu bagaimana mendampingi petani yang harus membuka lahannya terpaksa kalau enggak dibakar, caranya harus bagaimana," ungkap dia.
Para petani tersebut bisa didampingi Badan Restorasi Gambut untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Dengan begitu, kemampuan mereka bisa ditingkatkan dan disebarkan.
OGI/medcom.id