Fahri: Fiksi KPK Harus Dibongkar

Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah geram dengan hilangnya nama-nama anggota DPR dalam vonis terdakwa kasus KTP elektronik, Irman dan Sugiharto, serta tidak disebutnya nama-nama tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan Andi Narogong. Dia pun menilai, hal ini hanya karangan yang sengaja dibuat KPK untuk menjelekkan anggota DPR.

"Jadi fiksi KPK ini harus dibongkar," kata Fahri kepada media di kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 15 Agustus 2017.

Fahri juga mempertanyakan bukti pernyataan anggota DPR menekan Miryam S. Handayani, politikus Partai Hanura, yang terlibat skandal KTP-el. Pasalnya, rekaman video pemeriksaan Miryam yang diputar sudah tidak utuh.

"Kita kemarin menunggu, mudah-mudahan ada video yang jelas menunjukkan mengatakan dia ditekan. Ternyata tidak ada, itu sudah diedit-edit dan dipotong-potong," beber Fahri.

Alasan KPK yang menyatakan gambar rekaman tersebut kabur atau hanya terdengar suaranya sangat janggal bagi Fahri. Menurut dia, mustahil institusi resmi sebesar KPK dengan biaya operasional tinggi bersikap tidak jelas seperti itu.

"Itu kan bukan hasil sadapan. Itu kan CCTV resmi lembaga. Anda kan memeriksa orang kan dengan CCTV resmi, kenapa dia bisa kabur?" tutur dia.

Fahri justru menduga, penyidik KPK sengaja menekan dan memaksa Miryam untuk membuat pernyataan palsu. Hal ini tampak dari kalimat yang diulang Miryam sampai lima kali, yakni "Bukan Bamsoet", yang merujuk pada Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI.

Menurut Fahri, Miryam dipaksa menyebut nama tersebut. Tindakan ini pun dianggap sebagai upaya KPK sebagai lembaga negara untuk menghancurkan lembaga negara lain, yakni DPR.

"Sehingga kasus KTP-el ini adalah bukti sempurna bahwa fiksi yang dibuat KPK itu tidak benar. Ini harus diinvestigasi," tutur Fahri.

Ogi/mtvn