KBLI Baru, Kominfo Gelar Lagi Konsultasi Publik Permen OTT

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan akan menggelar konsultasi publik terkait peraturan menteri mengenai penyelenggara over the top (OTT) pada Senin (7/8) mendatang. Rudiantara berdalih konsultasi publik ini akan membahas hal berbeda dari pertemuan sebelumnya.

Konsultasi publik untuk PM OTT ini sebenarnya sudah berjalan pada April 2016 lalu. Tak ada kabar selama beberapa waktu, Rudiantara akhirnya mengumumkan waktu konsultasi publik itu lagi.

"Ini tidak mengulang yang kemarin karena kontennya berbeda, karena ada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) baru," ujar Rudiantara usai menggelar konferensi pers bersama perwakilan Google di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (4/8).

Pemerintah memang baru saja merampungkan KBLI teranyar pada Mei kemarin. Perubahan KBLI itu memasukkan kategori bisnis baru yang sesuai dengan bisnis yang dilakukan para penyedia layanan OTT seperti Facebook.

Dengan KBLI lawas, jenis kegiatan Facebook masuk ke kategori consulting management. Padahal bisnis jejaring sosial itu adalah menyediakan ruang untuk iklan. Alhasil Facebook selama ini terhindar dari kewajiban pajaknya di Indonesia.

"Yang saya terima dari Pak Tom Lembong, izin Facebook untuk consulting management. Padahal yang kami sasar yang taxable (bisa dipajaki) dari bisnis mereka. Bisnis mereka kan bukan consulting management tapi jualan space untuk iklan," pungkas Rudiantara pada 12 Juli 2017 lalu.
Dengan mempertimbangkan KBLI baru, menurut Rudiantara konsultasi publik Permen OTT ini bisa lebih menyeluruh.

"Tapi prinsipnya kita ingin menyelesaikan semua masalah entah dari sisi konten ataupun dari sisi penanganan pajak," imbuhnya.
Urusan KBLI baru ini juga diakui oleh Rudiantara jadi salah satu poin yang dibicarakan dengan Google dalam pertemuan pagi ini.

Kendati proses Permen OTT molor dari waktu semestinya, pria yang akrab disapa Chief RA ini masih optimis aturan tersebut bisa rampung tahun ini.

eks/cnni/rrn