Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekti. Mtvn Pic
Kisruh Penggerebekan PT IBU Ganggu Pasokan Beras
Sabtu, 29 Juli 2017|13:13:50 WIB
Jakarta: Penggerebekan gudang PT Indo Beras Unggul (PT IBU) oleh kepolisian menimbulkan kegaduhan. Hal ini menyebabkan pasokan beras terganggu. Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekti mengatakan, sebenarnya pemerintah bisa menyelesaikan masalah itu sendiri.
"Kalau enggak gaduh dan bisa diselesaikan, kami juga tidak mau repot-repot. Tapi ini harus diselesaikan karena memiliki atensi publik dan ada potensi maladministrasi," kata Lely di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2017.
Kegaduhan ini, kata dia, mengganggu pasokan beras di pasar. Sehari setelah penggerebekan, pasokan beras di Pasar Induk Cipinang turun hingga 50%. "Biasanya beras yang masuk ke Pasar Induk sampai 4 ribu ton per hari. Tapi kemarin hanya 2 ribu ton. Mereka enggak mau mengeluarkan stok karena takut kena gerebek," ujar dia.
Tak hanya itu, sejumlah penggiling padi pun mogok menggiling selama seminggu. Alasannya sama, takut ikut digerebek. "Ini kan sangat menggangu ekonomi," ujar dia.
Lely menyampaikan Ombudsman belum memastikan beras yang dijual PT IBU oplosan atau tidak. Sebab, pemeriksaan masih berlangsung.
Direktorat Tindak Pidana Khusus, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, menyegel gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) pada 20 Juli lalu. Penyegelan dilakukan setelah kepolisian menyimpulkan perusahaan itu melakukan praktik curang penjualan beras.
PT IBU diduga melanggar Pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 5 tahun penjara. Kepolisian menyiapkan sejumlah aturan hukum lain untuk menjerat PT IBU. Di antaranya: Pasal 141 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 yang menetapkan HET beras medium Rp9.500 per kilogram.
PT IBU membantah semua tuduhan kepolisian. Anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera ini menyatakan bisnis beras yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur.
Uwa/mtvn/rrn
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
