Cnni Pic
Promo Internet Kelewat Murah, Pemerintah Turun Tangan
Kamis, 27 Juli 2017|16:42:18 WIB
Jakarta: Menkominfo Rudiantara menyampaikan bahwa dirinya ingin meminta bantuan KPPU untuk menyentil operator yang memberikan promosi dengan menjual tarif internet yang kelewat murah. Dia menilai, promosi tersebut bisa mengecoh masyarakat.
“Saya minta bantuan KPPU, kapan kita sentil itu promosi yang berlebihan. Karena, promosi yang berlebihan itu kadang mengecoh publik. Kalau kebanyakan, operator itu saya bilang desperate (putus asa),” ujarnya saat ditemui di acara Indonesia Technology Forum, Rabu (27/7) di Jakarta Pusat.
Sebelumnya, pemerintah telah mengatur promosi untuk voice dan SMS. Aturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Pengawasan kurang
Sementara itu, Komisioner BRTI mengakui bahwa selama ini pengawasan dan pengendalian terhadap promosi masih kurang. Pihaknya akan mulai mempertegas langkah untuk mengatur promosi melalui rancangan undang-undang yang saat ini masih digodok.
“Kita mulai dari sekarang. Memang kami akui pengawasan pengendalian [soal] itu kurang. Kita mau masuk mulai dengan Permen yang sekarang ini. Jadi permen nanti nggak hanya mengatur soal data tetapi juga voice dan SMS juga,” tambahnya.
Di sisi lain, pihak operator yang mengajukan adanya tarif batas bawah untuk layanan data, Indosat Ooredoo, juga sepakat bahwa perlu adanya aturan mengenai promosi. Kendati demikian, Alexander Rusli, CEO Indosat Ooredoo, belum bisa menyebutkan jangka waktu yang ideal untuk penerapan promosi.
“Saya nggak berani ngomong berapa tapi yang jelas harus ada batas. Kalau promosi yang forever itu namanya bukan promosi. (Itu) namanya tarif atau penawaran. Jadi memang harus ada batas,” katanya kepada CNNIndonesia.com usai acara.
cnni/eks/rrn
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
