Selasa, 21 Februari 2017|11:02:37 WIB
Pekanbaru: Menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK), anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir turun ke lokasi.
Seperti dilansir dari riauterkini.com, sepulang dari peninjauan lapangan, wakil rakyat itu mengaku menemukan sedikitnya 6000 lahan sawit yang dikelola PT Rokan Agrindo Pratama Plantation ditenggarai tidak memiliki izin. Adanya perambahan hutan yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu persoalan yang dinilai sangat serius.
"Perusahaan kita lihat telah melakukan perambahan hutan. Tidak tanggung-tanggung, mereka membuka
lahan sawit sekitar 6000 hektar tanpa izin, hanya MoU dengan masyarakat saja," kata Asri Auzar, salah
seorang anggota dewan Dapil Rokan Hilir kepada riauterkinicom, Senin (20/02/17).
Untuk itu, politisi Demokrat ini berharap, penegak hukum segera lakukan tindakan atas persoalan tersebut.
Terlebih lagi, usia produkivitas sawit perusahaaan sudah mendekati lima tahun tanpa diketahui pemerintah.
"Kita anggap bahwa Riau hari ini tidak punya pemerintah sehingga orang seenak saja melakukan
perambahan hutan hanya bermodalkan MoU dengan pemuka masyarakat, kan lucu negara ini. Sudah
beroperasi pula selama lima tahun," jelasnya.
Sebagai anggota dewan yang memimpin Pansus RTRW Riau, ia akan menjadikan persoalan ini sebagai
catatan Pansus untuk kemudian akan dilaporkan ke Polda Riau. Meskipun sebutnya, pihak perusahaan sering
membawa-bawa nama penegak hukum saat mengoperasikan lahannya.
"Dalam catatan Pansus, lahan mereka masuk ke dalam kawasan hutan gambut. Perambah hutan,
hukumnya sangat berat," ujarnya.
Seperti yang diketahui, beberapa hari yang lalu, masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang
tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK) melakukan demo di
DPRD Riau.
Mereka meminta DPRD Riau agar mencabut izin perusahaan PT Rokan Agrindo Pratama Plastation yang
sudah merampas kawasan hutan dan membuat masyarakat makin sengsara. Ketika demo itu mereka juga meneriakkan untuk menangkap Dirut Perusahaan Aria Fajar serta Ajirnarudin.
zet/rtc