Malu Serapan APBD Rendah, Komisi & Satker Diminta Evaluasi

PEKANBARU (RRN) - Rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2015 belakangan ini menjadi sorotan. Hal ini juga dianggap memalukan bagi Provinsi Riau yang memiliki anggaran cukup tinggi di tahun 2015 ini hanya mampu diserap sebesar 18 persen.

Dari data yang berhasil dihimpun halloriau.com dari target belanja APBD Riau tahun 2015, Rp 10, 683 Triliun hanya mampu terealisasi sebesar Rp 1,411 Triliun per 31 Juni 2015. Hal ini tentu sangat disayangkan oleh sejumlah kalangan termasuk kalangan di legislatif di DPRD Provinsi Riau.

"Sebetulnya kita sangat sayang sekali melihat APBD kita, Riau hari ini hanya di bawah 18 persen kan. Tapi, apa mau dikata lagi semua sudah terjadi. Jangan kita bangga berada di urutan nomor lima terbawah ini. Tidak bisa menghabiskan anggaran ini seharusnya kita malu. Kita berharap Satker kemudian termasuk kita melakukan rapat Banggar inikan bagian dari pada itu,"kata anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Husni Tamrin, Selasa (25/8/2015).

Menurutnya, lemahnya serapan tersebut akan berimbas pada Silpa di tahun 2016 yang akan membesar. Kemudian dirinya mempredikis dengan waktu yang tersisa saat ini, Pemerintah Provinsi Riau paling tidak hanya bisa menyerap sekitar 40 persen saja.

"APBD 2015 ini saja masih jauh dari 20 persen. Sekarang sudah mau masuk September dan ada waktu sekitar empat bulan lagi. menurut logikanya tidak akan terkejar ini. Prediksinya hanya 40 persen saja. Artinya APBD 2016 akan lebih banyak lagi. Banyaknya itu bukan berasal dari pendapatan daerah atau dari Dana Bagi Hasil (DBH) tapi sari Silpa," tutur politisi partai Gerindra ini.

Rendahnya serapan tersebut menurut anggota Komisi C DPRD Riau ini merupakan bukti tidak seriusnya pejabat di lingkungan Pemerintah provinsi Riau. "Kita jangan bangga dulu ini sepertinya, setelah Rusli Zainal tidak ada pembangunan ini tidak ada nampak dibuktikan perhari ini belum sampai 20 persen. Pejabat itu  tidak punya komitmen, kalau asesmen itu benar, pastilah semuanya bisa terlaksana. APBD ini, Perda dan sudah diketahui Mentri," lanjutnya.

Sedangkan terkait dengan isu yang berkembang beberapa waktu lalu terkait hak interplasi dewan dirinya juga tidak berambisi karena malah akan menyebabkan konflik. Karena menurutnya dengan kondisi saat ini malah akan menjadi persoalan.

"Saya tidak mau lagi dengan isu konflik. Menurut logikanya inipun menjadi bagian dari tugas kami kita selaku anak Riau sedih. Kita tidak usah lagi dengan bahasa intelektual kita pakai bahasa kampung saja. Duit Ada tapi tidak bisa belanja, lain halnya kalau tidak ada duit seperti Sumbar. Seperti Sumbar mau dikatakan miskin tapi banyak APBN yang masuk ke sana. Kita malu dikatakan miskin tapi duit yang ada tidak bisa dipakai," tuturnya.

Sementra itu, wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman menuturkan berdasarkan rapat pimpinan komisi dan Fraksi di DPRD meminta kepada masing-masing komisi untuk melakukan rapat evaluasi serapan APBD terhadap mitra kerja. "Meminta kepada seluruh komisi-komisi untuk melakukan rapat kerja dengan mitranya dalam hal ini Satker di Provinsi Riau, agar dapat mengevaluasi serapan anggaran triwulan kedua," ungkapnya.

Menurutnya, rapat evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar bagi DPRD Riau dalam pembahasan untuk APBD tahun 2016. "Evaluasi realisasi anggaran supaya kita tahu berapa proyeksi kita besok ke depan untuk 2016 sebagai dasar kami. Komisi juga sudah mulai melakukan rapat-rapat kerja dengan Satker," kata pria yang akrab disapa Dedet ini.