Mendagri Tjahjo Kumolo. MI Pic/Rommy Pujianto/ Mtvn
Mendagri Keluhkan Minimnya Kontribusi Ormas
Ahad, 04 Desember 2016|23:53:00 WIB
RADARRIAUNET.COM: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluhkan banyaknya ormas yang terdaftar di Indonesia namun kontribusinya terhadap program pemerintah dan masyarakat dinilai minim.
Tjahjo menjelaskan, ormas yang terdaftar saat ini berjumlah 254.633. Terhitung saat ini sebanyak 287 ormas terdaftar di Kemendagri, 2.477 di provinsi, 1.807 di kabupaten/kota, 62 ormas di Kementerian Luar Negeri, dan 250.000 di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara dari ribuan ormas itu yang berkontribusi ke negara hanya segelintir.
"Ini luar biasa banyaknya ormas di Indonesia, namun berapa yang eksis mendukung program negara, pemerintah, dan masyarakat Indonesia? Berapa yang pasif alias tidak melakukan apa-apa? dan ada yang teriak anti-Pancasila," kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (4/12/2016).
Menyikapai hal itu, lanjut Tjahjo, diperlukan revisi UU Ormas agar ormas-ormas tidak tumbuh subur tetapi tidak berbuat apa-apa bagi bangsa dan negara. Revisi UU itu, bakal dilakukan setelah UU Penyelenggaraan Pemilu dan UU Politik selesai dilakukan.
"Perlu revisi UU Ormas setelah selesainya prolegnas RUU Politik dan RUU Penyelenggaraan Pemilu sebagai pilar demokrasi," kata dia.
Sementara itu, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, tidak tepat jika revisi UU Ormas dilakukan dengan alasan banyak ormas yang tidak berkontribusi kepada negara. Sebab, berkumpul dan berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Ia mencontohkan, organisasi pensiunan memang dibentuk hanya untuk mengakomodir kepentingan pensiunan.
"Kalau revisi tujuannya untuk membatasi dengan pendekatan menakar derajat kontribusi terhadap bangsa itu keliru," kata Ismail.
Jika ingin membatasi jumlah ormas dengan merevisi UU Ormas, kata dia, bukan dengan menakar kontribusi, melainkan dengan menindak ormas-ormas yang berbuat tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan ideologi NKRI.
"Kalau mau direvisi apa yang menjadi perhatian terakhir ini yaitu kesulitan menindak ormas yang melawan ideologi bangsa. Karena kita tahu pembubaran itu sangat berliku dan sangat tidak efektif," ucapnya.
Meski demikian, Ismail menyadari banyak ormas didirikan dan dibentuk hanya untuk kepentingan sesaat. Seperti tujuan mendapatkan dana hibah dimana modus seperti itu banyak terjadi di daerah. Karena itu, pembatasan bisa dilakukan dengan mengetatkan syarat administrasi pembentukan ormas. Sehingga ormas yang memang dibentuk untuk mengakomodir masyarakat dan yang pragmatis hanya mendapatkan dana akan terseleksi.
"Memang ada ormas yang dibentuk hanya untuk mendistribusikan sumber daya finansial yang ujungnya untuk mengokohkan dukungan politik untuk pejabat yang menjabat," kata dia.
Selain pembatasan dengan mengetatkan syarat administrasi, untuk membatasi menjamurnya ormas adalah dengan mempermudah mekanisme sanksi dengan membuat syarat-syarat yang konkrit yang tidak boleh dilanggar ormas dalam UU Ormas.
"Sanksi saya setuju agar ormas lebih disiplin, yang perlu dibuat rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan apa dan dengan sanksi yang cepat dan tepat," pungkas Ismail.
Mtvn
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
