KKP mengakui pemeriksaan dokumen perikanan dilakukan secara berbeda-beda antarlembaga sehingga menimbulkan kerugian pada nelayan. cnn
Nelayan Rugi, KKP Akui Pemeriksaan Izin Kapal Tak Seragam
Jumat, 28 Oktober 2016|14:48:49 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pemeriksaan dokumen perikanan dilakukan secara berbeda-beda antarlembaga sehingga menimbulkan kerugian pada nelayan.
Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Saiffudin mengatakan kurangnya harmonisasi antara penegak hukum di lapangan justru merugikan masyarakat nelayan.
Seringkali, katanya, nelayan harus menanggung akibat berupa sanksi atau denda yang harus mereka bayarkan. Padahal, nelayan sudah mengikuti instruksi yang berlaku ketika melakukan pelayaran.
"Jadi tiap daerah itu biasanya berbeda, misalnya daerah timur harus begini, di utara seperti ini, nah ini yang menyulitkan nelayan," kata Saiffudin di kawasan Tangerang City, Banten, Kamis (27/10).
Oleh karena itu, dia mengharapkan, ada kesepahaman antara TNI Angkatan Laut, Polair, Tim Satgas KKP, KKP, Kementerian Kesehatan, serta Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kesepahaman itu terkait dengan dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal ketika beroperasi.
Hal itu, sambung Saiffudin, akan memberikan jaminan kepastian usaha bagi nelayan kecil maupun para pemilik kapal. "Kalau jelas serentak di semua wilayah, tidak akan lagi yang kebingungan ketika terpaksa harus berlayar ke wilayah tangkapan lain," kata dia.
Pemeriksaan Berbeda
Kolonel Laut Sawa dari TNI AL mengakui pemeriksaan yang dilakukan pihaknya berbeda dengan pola pemeriksaan lembaga lainnya. Di antaranya adalah soal Surat Tanda Kebangsaan.
“Paling utama yang kita lihat itu Surat Tanda Kebangsaan, kita harus tahu ini kapal Indonesia bukan, Anak Buah Kapalnya gimana, kan bendera bisa main tempel, kalau sertifikat tidak," kata Sawa.
Dia menuturkan pelbagai dokumen lainnya adalah sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, surat ukur, surat persetujuan berlayar, serta SIPI dan SIUP. Selain itu, sambung Sawa, dokumen yang perlu diperiksa adalah dokumen kesehatan.
Dokumen kesehatan sendiri merupakan salah satu dokumen kelaikan kesehatan kapal untuk mengangkut hasil tangkapan dengan memastikan kebersihan kapal.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
1. Children Festival 2025, Ribuan Siswa Meriahkan Peringatan HUT RI ke-80 di SD Darma Yudha
-
2. Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
3. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!
-
4. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
5. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
6. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
7. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia
-
8. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti
-
9. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban
-
10. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan
-
11. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah
-
12. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana
-
13. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau
-
14. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan
-
15. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan
