KPK mencatat, tingkat kepatuhan pejabat pemerintahan Kabupaten Kebumen dalam menyerahkan LHKPN merupakan yang terendah di Jawa Tengah. cnn
KPK Dalami Keterlibatan Bupati Kebumen di Kasus Disdikpora
Rabu, 19 Oktober 2016|15:32:28 WIB
RADARRIAUNET.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterlibatan Bupati Kebumen Yahya Fuad pada kasus dugaan korupsi proyek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tahun 2016 senilai Rp4,8 Miliar.
"Sampai saat ini tidak ada, tapi kalau nanti dalam pengembangan penyidikan ada yang mengarah ke beliau atau ke siapa saja, teknik penyidikan seperti itu," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/10).
Basaria mengatakan, Kebumen merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang tingkat ketidakpatuhan pejabatnya melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling tinggi.
Kebumen
Menurut Basaria, meskipun fenomena itu secara langsung tidak berkaitan dengan kasus Disdikpora Kebumen, KPK tetap memberikan perhatian khusus ke lingkungan pemerintahan daerah tersebut.
"DPRD Kebumen yang belum membuat LHKPN hampir 81 persen. Ini juaranya di Jawa Tengah," ucapnya.
Tanggal 15 Oktober lalu, KPK menangkap enam orang terkait dugaan korupsi di Disdikpora. Pejabat Pemkab yang diciduk saat itu adalah Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Sigit Widodo dan Sekretaris Daerah Kebumen Andi Pandowo.
Selain itu ada tiga anggota DPRD Kebumen, yaitu Yudhy Tri Hartanto, Dian Lestari, dan Suhartono. Selain itu ada pula Kepala Cabang PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Peraga Kebumen bernama Salim.
Yudhi Tri Hartanto dan Sigit Widodo kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dituduh menerima suap dari Direktur PT OSMA Peraga, Hartoyo.
KPK menyita uang Rp70 juta dalam operasi tangkap tangan itu, juga buku tabungan dan bukti elektronik.
Oktober ini DPRD Kabupaten Kebumen menetapkan APBD Perubahan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Sebanyak Rp4,8 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan buku dan alat peraga.
“Diduga ada kompensasi fee kepada legislatif dan eksekutif jika anggaran ditetapkan,” kata Basaria saat ditemui di Jakarta, Ahad lalu.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
