Pungli di kepolisian paling sering terjadi di sektor lalu lintas. cnn
Polri Klaim Tindak Ratusan Polisi Terkait Pungutan Liar
Rabu, 19 Oktober 2016|15:27:05 WIB
RADARRIAUNET.COM - Markas Besar Polri mengklaim telah menindak ratusan personel polisi yang melakukan praktik pungutan liar atau pungli. Kabag Penum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, sudah ada 235 kasus di seluruh Indonesia yang diungkap sejak Juli 2017.
Dari jumlah tersebut, pungli paling sering terjadi di sektor lalu lintas dengan total 160 kasus. Sisanya di bidang pemeliharaan keamanan (39), reserse (26), dan intelijen terkait perizinan (10).
Satuan wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dengan jumlah 33 kasus. Secara berturut-turut ada Jawa Barat (19), Sumatera Utara (19), Jawa Tengah (14), dan Lampung (13).
"Dari 235 kasus ini, semuanya diungkap secara tangkap tangan," kata Martinus di Jakarta, Selasa (18/10).
Dari ratusan perkara itu, sebanyak 140 dikategorikan pelanggaran disiplin, sementara 83 di antaranya masuk ranah kode etik dan 12 sisanya dilanjutkan ke tahap pemindanaan.
Menurut Martinus, data tersebut merupakan bukti Polri tidak hanya memberantas pungli di institusi lain tapi juga secara internal.
"Kami memiliki data yang cukup signifikan dan cukup memberikan satu edukasi pada masyarakat kuas bahwa penindakan yang kami lakukan tidak semata-mata hanya klise," ujarnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, beragam kasus pungli tersebut ditangani masing-masing satuan wilayah. Itu sesuai instruksi Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian yang mewajibkan setiap Polda membentuk satuan tugas pemberantas pungli.
"Ada yang berkaitan dengan target internal, ada yang target eksternal, jadi semua dilakukan secara simultan bersama-sama," kata Boy.
Polri menjadi sektor utama pemberantasan pungli atas perintah Presiden Joko Widodo. Hal ini, kata Boy, berkaitan dengan reformasi di bidang hukum yang dijalankan pemerintah.
"Ini paket kebijakan reformasi. Berkaitan dengan penataan sistem, aturan hukum, regulasi yang tumpang tindih, kualitas SDM aparatur negara dan kinerja lembaga penegak hukum. Dan di situ ada kepolisian," ujar Boy.
Polri jadi atensi masyarakat karena melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan, berselang hitungan jam setelah ditunjuk Jokowi untuk memimpin operasi pemberantasan pungli.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
