Kabiro Mengeluh, Pembayaran Tagihan Media di Siak Ditunda dari Minggu ke Minggu

RADARRIAUNET.COM - Awak Media yang bertugas dan notabene menjabat kepala perwakilan dari perusahaan media di Siak, minggu ini seakan merasa lega karena sedikit banyak tagihan masing-masing mereka akan dibayar melalui humas karena sesuai dengan janji bendahara induk minggu kemaren, bahwasanya minggu ini akan dilakukan pembayaran tagihan media yang berlangganan baik berupa langganan koran dan infotorial baik media cetak maupun online, namun ternyata alhasil alasan bendahara induk belum bisa, anggaran tidak ada Insyaallah minggu depan jika semua lancar.

 

Beberapa awak media kepala biro yang dari pagi menunggu di bagian Humas menanggung kecewa lantaran seakan janji tinggal janji mau direalisasi pembayaran tagihan SPJ  yang sudah dimasukkan bendahara pembantu, artinya kerja humas sudah selesai tergantung bendahara induk tersedia anggaran atau tidak.

 

Beberapa awak media kepala biro yang punya langganan dan tagihan di humas kepala media ini Jumat (14/10) saat menunggu kabar di kantor humas, menuturkan, agak kecewa dengan kondisi seperti ini sudahlah yang ditagih tidak seberapa tapi berbulan-bulan tagihan tidak keluar, padahal kemajuan pembangunan di daerah ini katanya tidak terlepas dari peran serta awak media yang bertugas di kabupaten siak.

 

"Bahkan promosi daerah yang dilakukan oleh media, namun di satu sisi nasib kita sendiri saja tidak terperhatikan, rasanya lucu jika hal ini terjadi," tutur salah satu kepala biro menyampaikan keluhan kepada forum komunikasi wartawan kabupaten siak.

 

Menanggapi hal ini, media ini menghubungi ketua forum komunikasi wartawan kabupaten Siak, Fila, dirinya mengaku sedang berapa di salah satu kecamatan liputan, "Kita akan coba nantinya menghubungi bendahara induk koordinasi bagaimana tagihan rekan-rekan di humas apakah bisa direalisasikan kebendahara pembantu humas, namun telpon seluler bendahara induk masih belum bisa dihubungi," tuturnya.

 

Menerima keluhan rekan dan anggota kepala biro, sekretaris forum komunikasi wartawan kabupaten siak (Forkowasi) Zulfahmi S.PdI mencoba menghubungi bendahara induk saudara ijal, sebagaimana janjinya minggu lalu bahwa minggu ini tagihan media di humas akan direalisasinya, namun lewat pesan masaggenya minggu depan mudahan bisa itupun jika semua lancar, tuturnya. namun ketika ditagih janjinya minggu ini dirinya mengatakan ada proses-proses yang belum selesai lagi pula pak Sekda on DL, tuturnya singkat.

 

Beberapa rekan kepala biro (media) yang coba mengkonfirmasi langsung keruangan bendahara induk yang bersangkutan tidak berapa diruangan , begitu juga sekda siak TS Hamzah Dinas Luar ( DL), termasuk media ini yang mau konfirmasi kenapa keadaan keuangan daerah sekarang seperti ini, apa upaya pemkab Siak mencari solusi yang terjadi.

 

Dewan Sayangkan Kas Daerah Kosong

Sebagaimana yang dilangsirkan media ini beberapa hari lalu mengutif pernyataan anggota DPRD Siak Politisi PKB Muhtarom S.Ag, menuturkan kosongnya kas daerah (KASDA) yang sudah hampir mencapai berminggu-minggu , sehingga untuk Dewan Agendakan Hearing Dengan DPPKAD Terkait Kas Daerah Kosong, "itu bukan suatu alasan," ujarnya.

 

Kosongnya Kas Daerah (KASDA) yang sudah hampir mencapai berminggu-minggu, sehingga untuk merealisasi segala kegiatan yang menyangkut APBD, baik itu dana tunjangan ASN, honorer dan pembayaran gaji honor BHL kebersihan dan sertifikasi guru yang sudah berbulan- bulan belum dibayar, termasuk kegiatan pihak ketiga yang dibiayai APBD belum terbayar, membuat dewan angkat bicara dan segera mengagendakan hearing dengan pemerintah daerah.

 

Demikian hal ini disampaikan Anggota DPRD Siak yang juga ketua DPC PKB Kabupaten Siak Muhtarom Sag kepada media ini via ponselnya 10/10, dirinya sangat menyayangkan kekosongan kas daerah, bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana progres keuangan yang telah dibuat pemerintah daerah  itu bukan jawaban dan alasan pemerintah daerah mengatakan kas kosong, harus ada solusinya untuk metealisasi segala pembiayaan yang telah dibuat dan diprogramkan  dan pemerintah daerah harus mencarikan solusinya.

 

Maka dari itu menurut Muhtarom dirinya bersama komisi-komisi terkait baik keuangan dan pendidikan maupun pembangunan akan merembuk dan segera mengagendakan hearing dengan pemerintah daerah dan juga akan memanggil Dinas DPPKAD, akan segera kita panggil untuk hearing bersama DPRD nantinya, tidak ada alasan mereka mengatakan kas kosong dan segala pembayaran ditunda berbulan-bulan lamanya baik sertifikasi guru, tunjangan ASN dan honorer maupun kegiatan pihak swasta yang dibiayai APBD.

 

Ditambahkan Muhtarom kita sangat heran sampai kas daerah kosong, bagaimana ini sistem penganggaran kegiatan yang mereka buat, mereka mengatakan kas kosong, tapi kegiatan mereka tetap jalan seperti kegiatan Siak bermadah, Tour De Siak dan berbagai kegiatan mereka yang lalu, kita sangat menyayangkan hal ini terjadi, seharusnya mereka harus mampu mencari solusi, persoalan menyangkut hajat hidup orang banyak jangan sampai perekonomian lesu di tengah-tengah masyarakat kita, sementara kegiatan seremonial dibuat, ujarnya.

 

"Banyak keluhan masyarakat mulai dari perkotaan dan kecamatan maupun kampung-kampung masyarakat menyampaikan keluhan, apalagi yang terkait pembiayaan APBD 2016 ini, kenapa sampai ini terjadi namun tidak ada sokusinya," tutur Muhtarom.

 

Sementara itu Sekretaris Dinas DPPKAD Razali SE saat ditanya Media ini via pesan Masagge Senin (10/10), mengakui belum menerima undangan Hearing Dewan, ketika ditanya kesiapan instansinya memenuhi jika undangan hearing dewan diterima, hanya menuturkan, insyaallah, katanya.

 

Di satu sisi, tokoh masyarakat siak Su kepada media ini di Siak, ikut prihatin sekali dengan keadaan yang terjadi, seperti para guru dan PNS belum gajian dan belum menerima tunjangan daerah berbulan-bulan dan termasuk dana sertifikasi guru yang belum terbayar, juga pembiayaan kegiatan lainnya baik kepihak ketiga maupun kecamatan dan kampung-kampung.

 

Dirinya berpendapat perusahaan daerah kita banyak (BUMD), seperti BSP, Persi dan Bank Riau dan lainnya, barangkali solusi pemerintah daerah untuk meminjam anggaran mereka untuk merealisasi kepentingan tadi, karena untuk kelangsungan hajat hidup orang banyak, tuturnya berpendapat. 

 

 

rgc/radarriaunet.com