Usulan Dinas PU Bina Marga Riau Untuk Melanjutkan Pembangunan Siak IV Dicoret

RADARRIAUNET.COM - Dicoretnya usulan penganggaran pihak dinas PU Bina Marga provinsi Riau di APBD perubahan tahun 2106, melahirkan berbagai pertanyaan dan berbagai statemen dari berbagai pihak, khususnya kepala dinas PU Bina Marga Riau,  Syafril Tamun.

 

Usulan penganggaran yang dimaksudkan adalah terkait dengan kelanjutan pembangunan jembatan Siak IV yang telah mengalami mangkrak Selama 2 tahun terakhir ini.

 

Sedianya proyek pembangunan jembatan Siak IV yang digadang-gadang akan menambah nilai keartistikan kota bertuah, kota Pekanbaru, sekaligus menambah jumlah ikon dan dengan sendirinya akan menambah sisi keindahan kota Pekanbaru karena keberadaannya persis ditengah pusat kota, dan terbentang langsung di atas sungai Siak yang sudah dikenal sampai ke mancanegara.

 

Proyek pembangunan jembatan Siak IV konon menurut komisi D DPRD Riau dan pemerintah provinsi Riau adalah merupakan proyek yang telah disepakati dengan sistem tahun jamak sejak tahun 2012 lalu. Sebesar 460 miliar dana APBD telah dianggarkan sejak itu, namun karena terbentur dengan berbagai persoalan korupsi yang terkait dengan pembangunan venue pon dan tertangkapnya gubernur Riau pada era tahun 2012 Rusli Zainal, dengan dakwaan pelanggaran hukum karena terlibat korupsi, menambah permasalahan tersendiri yang berimbas terhadap pembangunan jembatan ini.

 

Berbagai tudingan dan dugaan pun muncul. Baik terhadap kepala daerah, Rusli Zainal, maupun kepada kepala dinas PU Bina Marga, sehubungan dihentikannya proyek pembangunan jembatan Siak IV yang sejatinya menambah nilai ekonomi masyarakat Pekanbaru kini justru menjadi tontonan masyarakat Pekanbaru, karena keberadaannya di tengah pusat kota dan saat ini mangkrak dan tak terurus.

 

Kenyataan ini menjadi indikasi betapa buruknya atensi dan perhatian pemerintah dan dinas terkait, karena kebutuhan akan jabatan penghubung antara kota Pekanbaru dan masyarakat luas di kecamatan Rumbai dan sebaliknya, merupakan kebutuhan infrastruktur terpenting dan sangat urgen namun hal itu sepertinya tidak mampu menggugah hati para petinggi di bumi lancang Kuning ini.

 

Terkait hal itu, baru-baru ini  reporter radarriaunet.com mencoba konfirmasi kepada kepala dinas PU Bina Marga Syafril Tamun, dalam pemaparanya melalui seluler dan secara langsung mengatakan bahwa pembangunan jembatan Siak IV akan segera dilanjutkan. 

 

"Kita akan segera lakukan pembangunan dalam waktu dekat. Jembatan Siak IV sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat kota Pekanbaru, jadi saya harap semua dapat mendukungnya," katanya.

 

Pernyataan Syafril Tamun pun diperjelas dengan kedatangan pihaknya ke komisi D DPRD Provinsi Riau dalam rangka dengar pendapat dan penyampaian beberapa hal penting terkait dugaan dan tudingan oleh berbagai pihak tentang mangkraknya pembamgunan jembatan Siak IV karena disebabkan unsur penyimpangan anggaran.

 

Menjawab pertanyaan wartawan dan komisi D, Kepala dinas PU Bina Marga provinsi Riau Syafril Tamun menjelaskan bahwa dalam rangka memastikan tidak adanya unsur pelanggaran hukum atau tindakan korupsi pada anggaran pembangunan proyek Jembatan Siak IV, pihaknya telah 5 kali memanggil konsultan dari BPK P Riau untuk melakukan pengauditan. 

 

"Saya sudah perintahkan tim audit dari konsultan BPK P Riau sebanyak 5 kali untuk menghitung semua pengeluaran anggaran dan realisasi fisik apakah ada unsur korupsi atau tidak. Ternyata dari data mereka tidak ditemukan unsur pelanggaran seperti yang telah di tuduhkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.

 

Sebagai upaya melanjutkan proyek jabatan Siak IV ini, Syafril Tamun berupaya untuk mempercepat gerak langkahnya dengan mengusulkan anggaran pembangunan selanjutnya kepada badan anggaran DPRD Riau sebesar 125 miliar. Menurutnya dengan anggaran sebesar itu, sudah sesuai dengan kalkulasi penhitungan yang telah dilakukan oleh tim konsultan. 

 

"Kita mengusulkan penganggaran untuk tahun jamak sebesar 125 miliar sesuai penghitungan dari konsultan. Dan agar dalam waktu dekat yaitu 

Oktober pembangunan dapat dimulai, kita mengusulkan pada APBD perubahan tahun 2016 ini sebesar 15% dari keseluruhan sebagai uang muka," katanya.

 

Namun tidak demikian dengan pihak Banggar DPRD Riau. Badan anggaran DPRD Riau justru hati-hati dalam penganggaran ini. Menurut pihak Banggar, pihaknya tidak dapat mengakomodir usulan pihak dinas terkait, sehubungan hal itu bertentangan dengan Permendagri No 21 tahun 2011, tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mana pada poin 4 mengatakan bahwa usulan dan MoU KUA dan PPAS harus dilakukan bersamaan sementara pemerintah Riau dan DPRD Riau telah MoU pada 29 September lalu sedangkan pengusulan dinas terkait tidak disertakan.

 

Terkait hal itu, Komisi D melalui sekretarisnya Hardiyanto mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan melakukan pembahasan terkait usulan pembangunan jembatan tersebut, namun pihaknya maupun tim dari TAPD tidak dapat menyetujui karena tidak sesuai dengan permendagri No 21 tahun 2011. 

 

"Hal itu sudah kita bahas dalam rapat Banggar dengan TAPD, dan mereka juga tidak menyetujuinya, karena berbemturan dengan aturan yang berlaku," katanya.

 

Menurut Hardiyanto, "Kita sebenarnya sangat menginginkan kelanjutan pembangunan itu, namun kita juga harus safety soal aturan hukumnya. Kita tidak bisa melanggar aturan itu, karena berakibat pada hukum nantinya, " Katanya.

 

Bahkan untuk lebih menegaskan perihal kelanjutan pembangunan Jembatan Siak IV, Hardiyanto mengatakan bahwa usulan penganggaran hanya akan dapat diterima di tahun murni tahun 2017. 

 

"Sesuai dengan bunyi Permendagri 21 tahun 2011 itu, jelas mengatakan usulan dibahas bersamaan dengan KUA dan  PPAS, tidak disebutkan perubahan," katanya. Karena itu pihaknya dan TAPD Pemerintah Provinsi Riau telah mencoret usulan tersebut dan pembangunan jembatan Siak IV harus menunggu pada APBD murni tahun 2017. 

 

 

Feri Sibarani/radarriaunet.com