Dokumen pembunuhan Munir diminta untuk diungkap ke publik. cnn
KIP Putuskan Pemerintah Buka Dokumen Pembunuhan Munir
Selasa, 11 Oktober 2016|14:28:44 WIB
RADARRIAUNET.COM - Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) soal hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib berakhir dengan kemenangan penggugat.
Putusan majelis hakim KIP menyatakan dokumen TPF adalah informasi yang boleh diakses oleh publik.
Staf Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Satrio Wirataru mengatakan, hasil sidang KIP adalah memerintahkan pemerintah untuk membuka hasil temuan TPFG Kasus Munir. "Informasi itu termasuk bagian dari informasi publik," kata Satrio kepada awak media.
KontraS merupakan salah satu lembaga yang turut menggugat pemerintah soal informasi Munir tersebut.
Keputusan itu, menurut Satrio, mengikat secara hukum meski pemerintah masih bisa menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding.
Jika keputusan ini nantinya tidak ditaati, maka pemerintah bisa diberi sanksi pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
Sementara itu istri Munir, Suciwati membenarkan gugatan sengketa informasi itu sudah diputuskan dan berakhir dengan keputusan mengabulkan gugatan.
"Memang sudah dikabulkan," katanya.
Menurutnya, keputusan ini melegakan meski sidang hari ini dengan agenda pembacaan putusan sempat molor beberapa jam.
Sebelumnya Koordinator KontraS Haris Azhar menyebut pemerintah seolah menutupi kasus dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Munir selama 12 tahun.
Untuk itu, KontraS mengajukan permohonan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Publik.
Menurut Haris, publikasi hasil penyelidikan TPF sangat penting karena mampu membongkar kasus pembunuhan Munir.
TPF telah dibentuk pada 23 Desember 2004 dan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Marsudi Hanafi serta beranggotakan sejumlah aktivis.
Setelah tim dibubarkan, hasil penyelidikannya diserahkan ke pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005. Namun hingga kini, temuan itu tidak diungkap ke publik.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
