Sedikitnya, 20 ribu hektare kawasan hutan lindung bukit betabuh telah disulap menjadi kebun kelapa sawit, sasaran utama adalah daerah perbatasan. grc
Bantah Keluarkan Sertifikat Kebun Wabup Kuansing, BPN: Mengukur pun Tidak
Senin, 10 Oktober 2016|11:29:58 WIB
RADARRIAUNET.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau membantah telah mengeluarkan sertifikat atas kebun kelapa sawit milik H. Halim, Wakil Bupati Kuansing yang dinyatakan berada di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh oleh Pengadilan Negeri (PN) Rengat.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPN Kuansing melalui Kepala Sengketa Pertanahan, Edy Raja di hadapan anggota DPRD Kuansing, Jumat (7/10/2016) siang. "Mengukur pun tidak. Kalau ada yang mengukur, itu tidak resmi. Mungkin pribadi oknum BPN tersebut," ujar Edy Raja.
Ia juga menyatakan, apa yang disampaikan Seven Reno saat jumpa pers beberapa waktu lalu bukan pernyataan resmi dari BPN.
"Kalau ada sertifikat, tentu kami sudah kena gugat. Jadi, sekali lagi, BPN tidak pernah mengukur tanah milik H. Halim di Cengar yang menjadi sengketa hukum," tegas Edy.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, PN Rengat menyatakan H. Halim divonis bersalah atas perambahan hutan lindung Bukit Betabuh seluas 180 hektare. Ia digugat secara perdata oleh Yayasan Riau Madani.
grc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
1. Children Festival 2025, Ribuan Siswa Meriahkan Peringatan HUT RI ke-80 di SD Darma Yudha
-
2. Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
3. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!
-
4. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
5. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
6. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
7. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia
-
8. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti
-
9. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban
-
10. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan
-
11. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah
-
12. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana
-
13. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau
-
14. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan
-
15. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan
