Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata, pengadaan blanko mendesak karena animo masyarakat atas perekaman e-KTP semakin tinggi. cnn
Kemenkeu Batal Tunda Pencairan Dana KTP Elektronik
Selasa, 04 Oktober 2016|14:42:45 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kementerian Keuangan batal menunda pencairan anggaran untuk pengadaan KTP elektronik di sisa tahun ini. Keputusan tersebut akan segera disusul lelang pengadaan 20 juta blanko e-KTP.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan lelang akan dikebut untuk memenuhi kebutuhan blanko. Ia menilai pengadaan itu mendesak karena animo masyarakat untuk merekam data e-KTP semakin tinggi.
"Awal Oktober itu sudah mulai baik, masyarakat mulai banyak merekam data. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan sudah selesai semua (perekaman e-KTP)," ujarnya di Jakarta, Senin (3/10).
Target perekaman data e-KTP pertengahan tahun depan merupakan bagian dari persiapan pemilihan umum 2019 yang saat ini telah berjalan.
Terkait pilkada serentak tahun 2017, Tjahjo menuturkan, hanya pemlih yang telah melakukan perekaman data e-KTP yang dapat mencoblos calon kepala daerah.
"Kalau ada warga yang punya hak pilih belum merekam data, jangan salahkan kami. Kami sudah beri kelonggaran, meski belum dapat KTP elektronik mereka dapat formulir perekaman," ujarnya.
Dalam catatan Kemdagri, hingga akhir bulan lalu warga negara yang telah merekam data e-KTP berjumlah 162.047.403 jiwa. Masih ada sekitar 20 juta warga yang belum terekam datanya.
Jika perekaman telah selesai, Kemendagri yakin masalah data ganda kependudukan akan hilang.
"Pemerintah ingin ada nomor induk tunggal untuk KTP, asuransi, SIM, paspor, apapun. Oleh karena itu masyarakat saya imbau luangkanlah waktu untuk merekam datanya," kata Tjahjo beberapa waktu lalu.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Kominfo Ajak Masyarakat Bersinergi Pulihkan Ekonomi
-
Istana Bantah Jokowi Ingin Ahok Maju Pilkada DKI Melalui Parpol
-
PKB Siap Kehilangan Jatah di Kabinet, Lebih Siap Lagi jika Ditambah
-
Antisipasi Corona, RS Sardjito Yogya Isolasi Pasien Balita
-
Mahfud MD: Hukum yang Berlaku di Arab, Afghanistan, dan Yordania Tak Harus Berlaku di Indonesia
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
