Jusuf Kalla berkata, kerusakan hutan Indonesia diawali eksploitasi negara lain, 40 tahun lalu. Ekspolitasi itu untuk sejumlah industri, termasuk furnitur. cnn
JK: Negara Lain Harus Menanggung Kerusakan Hutan Indonesia
Kamis, 22 September 2016|15:52:53 WIB
RADARRIAUNET.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia tidak dapat memperbaiki kerusakan hutan sendiri. Menurutnya, keterlibatan dunia internasional pada kerusakan hutan di Indonesia seharusnya melibatkan mereka pada restorasi yang diupayakan pemerintah.
"Yang merusak bukan hanya Indonesia, tetapi mereka juga. Karena itu dunia juga harus bertanggungjawab," kata Kalla usai menghadiri forum restorasi gambut di New York, Amerika Serikat, Rabu (21/9), seperti dilansir Antara.
Kalla menuturkan, kerusakan hutan Indonesia terjadi sejak 30 hingga 40 tahun silam. Ketika itu negara-negara maju mulai mengeksploitasi hutan di berbagai daerah Indonesia untuk keperluan industri, salah satunya furnitur.
Pada masa yang sama, ketika itu, Kalla menyebut masyarakat dan korporasi Indonesia belum menjamah hutan untuk keperluan industri.
"Karena itu, mereka, negara-negara di dunia, juga harus bertanggungjawab," tuturnya.
Restorasi hutan, menurut Kalla, membutuhkan anggaran besar. Indonesia tidak mampu menanggung biaya itu tanpa bantuan internasional. Perbaikan dan penyesuaian regulasi vital untuk memayungi kerja sama perbaikan hutan itu.
Kalla mencontohkan, Norwegia telah menyiapkan bantuan untuk Indonesia melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Redd+). Namun, ia menyebut pemerintah justru belum siap menerima dan menjalankan bantuan tersebut.
Mengutip situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Norwegia berkomitmen mengucurkan dana hingga US$1 miliar untuk Indonesia melalui program Redd+.
Moratorium penebangan hutan di Kalimantan Tengah merupakan bagian dari kesepakatan bantuan dana tersebut. Melalui rencana aksi nasional, pemerintah bertekad memanfaatkan donor Norwegia untuk membenahi tata kelola hutan secara keseluruhan.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
