Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat tidak memperdebatkan proses pembebasan tiga WNI yang sempat disandera kelompok Abu Sayyaf. cnn
Wiranto Minta Jangan Perdebatkan soal Tebusan Sandera
Selasa, 20 September 2016|14:12:15 WIB
RADARRIAUNET.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak memperdebatkan perkara tebusan dalam proses pembebasan tiga WNI sandera Abu Sayyaf Group (ASG). Baginya, yang terpenting adalah sandera telah bebas.
"Enggak usah dipertanyakan, enggak usah diperdebatkan. Sekarang kita perdebatannya atau bebasnya? Yang penting bebas dulu. Berbagai cara telah kita tempuh," kata Wiranto di kantor Kemko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/9).
Dia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak ingin berkompromi dengan para perompak, termasuk memberikan uang tebusan yang diminta kelompok penyandera.
"Memang penculik-penculik itu mencari duit. Duitnya untuk memelihara kekuatan mereka. Ini enggak bisa, negara yang berdaulat menjadi ATM mereka," kata Wiranto.
Usai pembebasan tiga WNI, pemerintah akan menggunakan cara-cara khusus untuk membebaskan enam orang WNI yang masih disandera di Filipina.
Wiranto mengatakan, setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang bersepakat menyelesaikan masalah bersama, banyak jalan telah ditempuh kedua negara.
Selain kebijakan terkait kesepakatan bersama, pemerintah Indonesia juga memperkuat operasi intelijen. Selain itu, kerja sama operasi darat secara berkelanjutan pada tahap berikutnya akan diperkuat untuk mencegah aksi penyanderaan di kemudian hari.
"Tetapi yang bisa dilaksanakan segera adalah memastikan bahwa operasi keamanan maritim bersama dilakukan," katanya. Operasi keamanan maritim, kata Wiranto, juga sebagai cara untuk mencegah perompakan berikutnya.
Tiga sandera WNI telah dibebaskan yaitu Emmanuel, Laurenz Koten dan Theodorus Kopong, pada Sabtu (17/9) malam waktu setempat. Ketiganya berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Mereka merupakan Anak Buah Kapal (ABK) kapal pukat penangkap ikan LLD 113/5/F berbendera Malaysia dan diculik oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Lahad Datu, Malaysia pada bulan Juli lalu.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
