RADARRIAUNET.COM - Di tengah santernya isu turunnya anggaran APBD Rokan Hilir tahun 2017 yang diasumsikan bakal mencapai 1,2 trilyunan, tentu saja hal ini membuat semua pihak khawatir akan lambannya program-program pembangunan karena keterbatasan anggaran.
Seperti halnya kekhawatiran yang disampaikan sejumlah aktivitas organisasi kepemudaan di Kabupaten Rohil.
"Jika anggaran tahun depan seperti yang diasumsikan hanya sekitar 1,2 trilyunan tentu akan lamban program pembangunan, karena jelas kalau dihitung-hitung untuk belanja pegawai dan honorer sudah berapa, ditambah lagi kegiatan-kegiatan pembangunan, maupun kegiatan pemberdayaan jadi kalau menurut hemat kami anggaran rasanya akan sangat terbatas, sehingga harus lebih giat lagi dalam menggali anggaran dari sumber-sumber lain," demikian hal ini disampaikan ketua KNPI Rokan Hilir, Rudi Bintoro melalui Wakil Ketua Bidang Humas KNPI Rokan Hilir, Indra Kurniawan Akbar, Minggu (18/9/2016).
Dilanjutkannya bahwa pemerintah kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk piawai dalam menarik anggaran dari pemerintah pusat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan,
"Kalau anggaran sudah terbatas jangan terus pasrah kami dalam hal ini bupati yang paling berperan besar untuk mencari cara bagaimana menarik dana dari pusat ke daerah, kalau sudah di sini yang diuji adalah kepiawaian bupati dalam melobby pejabat tinggi di tingkat pusat agar mau mengucurkan anggaran dari pusat," terangnya.
Jadi tidak harus dari APBD Rohil untuk program pembangunan, kan ada dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) dan sumber dana lainnya misalnya dana hibah dari kementerian.
"Jadi kalau dana-dana itu bisa ditarik ke Rohil pasti program pembangunan maupun pemberdayaan tidak akan terhambat karena minimnya anggaran, ini sih sekedar masukan dari kami saja, selebihnya kembali kepada pemkab sendiri dalam menanggapi masukan dari kami, kami yakin Pak Bupati mampu melakukan ini, beliau mampu menarik dana pusat ke daerah, kami tidak ragu dengan kepemimpin beliau," ungkap Indra.
Di samping itu pemerintah dan pihak terkait juga harus mampu meningkatkan dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat luas, "Selama ini kan mindset orang-orang kita setelah lulus sekolah hanya berpikir bagaimana mencari pekerjaan, bukan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja di sini tantangan pemerintah pihak terkait yang memang harus memfasilitasi kegiatan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, sekaligus juga untuk mencari solusi mengenai kemudahan permodalan, memang ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah namun semua pihak harus terlibat, seperti perbankan, asosiasi pengusaha, kadin dan pihak-pihak lainnya yang ada keterkaitannya dengan sektor kewirausahaan, " paparnya.
Diakuinya untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena pastinya akan banyak tantangannya, "Memang semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun saya yakin apabila semua pihak yang terkait bisa kompak dan bekerja sama pasti hal itu bisa," pungkasnya.
Rusdy/radarriaunet.com