Tolak Keputusan DPP, Pengurus dan Kader Golkar Kampar Terancam Dipecat

RADARRIAUNET.COM – Derasnya aksi penolakan terhadap non kader Golkar yang bakal ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati Kampar untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 mendatang membuat pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Riau dan DPD II Partai Golkar Kampar mewanti-wanti keputusan apa yang akan diambil terhadap aksi penolakan dari sejumlah pengurus kecamatan dan kader Partai Golkar Kampar terhadap keputusan DPP Partai Golkar Kampar.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau H Masnur, SH yang juga Koordinator Daerah Kampar disela-sela penyembelihan hewan kurban Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau di halaman Kantor DPD II Partai Golkar Kampar di Jalan A Yani, Bangkinang, Rabu (14/9/2016) mengungkapkan, pengurus kecamatan maupun pengurus DPD II serta kader yang menolak keputusan DPP Partai Golkar berarti melawan keputusan DPP.

“Jelas akan diberi sanksi, sanksinya apa ditunggu dulu,” beber Masnur didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Hj Supriyati dan Ketua DPD II Partai Golkar Kampar Ahmad Fikri,S.Ag.

Menurut Masnur, dalam penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Partai Golkar bisa saja menempatkan kader di posisi nomor satu (balon bupati red) ataupun di posisi nomor dua (balon wakil bupati red). Semua itu menurut Masnur ada aturan mainnya dan melalui pertimbangan yang matang hingga ke tingkat DPP. “Siapapun yang diputuskan oleh DPP wajib dimenangkan oleh kader dan pengurus Golkar,” ucap Masnur.

Mengenai adanya aksi penolakan dari sejumlah pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar dan kader terhadap non kader yang bakal dijadikan Balon Bupati Kampar dengan menggelar aksi membentangkan spanduk di Kantor DPP Partai Golkar dan menyurati langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar beberapa hari lalu menurut Masnur itu adalah suatu upaya untuk menolak keputusan DPP.

“Kalau ada kawan, adik-adik saya berangkat ke DPP beberapa hari lalu, itu bukan menolak Masnur atau Fikri berarti menolak keputusan DPP,” ucap Masnur.

Sementara di tempat yang sama, pengurus DPD II Partai Golkar Kampar Repol,S.Ag tampaknya juga tidak setuju dengan adanya aksi penolakan terhadap keputusan DPP dengan alasan orang yang bakal diputuskan sebagai Balon Bupati Kampar bukan dari kader Golkar.

“Kita DPD II membuka penjaringan, lalu mereka (balon bupati) ikut dalam penjaringan, mendaftar, lalu kita jegal kan nggak mungkin. Mereka ikut mekanismenya,” ujar Repol.

Ia juga mengatakan bahwa apa yang diputuskan DPP Partai Golkar wajib diikuti pengurus dan kader di daerah.


skc/fn/radarriaunet.com