Cek Keabsahan Data Tenaga Honorer , 199 Unit Kerja Diperiksa
Cek Keabsahan Data Tenaga Honorer , 199 Unit Kerja Diperiksa. dpc

Cek Keabsahan Data Tenaga Honorer , 199 Unit Kerja Diperiksa

Kamis, 08 September 2016|12:11:20 WIB




RADARRIAUNET.COM – Pemerintah kota Dumai melalui Tim Gabungan dari beberapa unsur seperti Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) , Inspektorat , Pengawasan dan unsur lainnya, akhirnya turun kelapangan mengecek keakuratan jumlah Data Tenaga Honorer yang bekerja dimasing-masing SKPD pemerintahan, Senin (5/9) kemaren.

Kepala BKD Dumai Sepranef Syamsir yang ikut serta dalam pemeriksaan mengatakan kebijakan ini merupakan intruksi dari Walikota Dumai.Tim Terpadu yang turun, terdiri dari 10 Kelompok, mereka bekerja untuk memeriksa 199 Unit Kerja pemerintahan.

“Ada sekitar 199 Unit Kerja Pemko yang diperiksa Data Tenaga Honorernya, termasuk Sekolah mulai Tingkat TK, SD, SMP, SMA/ SMK, Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan dan UPT.”Terang Sepranef.

Dipastikan proses pemeriksaan ini akan berlangsung selama seminggu. ”Karena kita terdiri dari 10 Tim, maka pekerjaan pemeriksaan ini dibagi-bagi 18-20 unit Kerja dalam setiap Tim," ucapnya.

Setelah pemeriksaan selesai,Jumlah keseluruhan Honorer akan direkap lalu dilaporkan langsung ke Pimpinan langsung. Jadi untuk sementara ini apakah ditemukan data honorer Fiktif atau tidak, belum dapat dipastikan sebab data laporan belum terkumpul secara detail.

Menurut Kepala BKD, pemeriksaan tenaga Honorer kali ini memang lebih diperketat, karena semua data dari SKPD kita cocokkan dengan data yang ada dengan kita, bahkan setiap honorer diabsensi ditempat dengan menunjukkan Kartu Identitas (KTP) untuk memastikan apakah tenaga honor tersebut ada fisiknya, bahkan diwawancara.

Selain itu, setiap Dokument pengangkatan ,Dokument penganggaran, Absensi, Amprah gaji, Kapan mereka mulai diangkat, siapa yang mengangkat, bagaimana Adminstrasi pengangkatan apakah sesuai, semuanya juga diperiksa secara detail.

Tujuan semua ini untuk mengantisipasi adanya data honorer Fiktif di SKPD. Sebab data Fiktif tentu telah menimbulkan kerugian luar biasa bagi daerah, untuk tindak lanjut kebijakan seterusnya kita serahkan kepimpinan.


dpc/fn/radarriaunet.com







Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita RIAU

MORE

MOST POPULAR ARTICLE