RADARRIAUNET.COM - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutiyoso. Penunjukan ini secara resmi disampaikan melalui surat presiden ke DPR hari ini (2/9).
Budi akan menjadi Kepala BIN kedua dari unsur kepolisian, setelah sebelumnya Jenderal (Purn) Sutanto menduduki jabatan ini pada periode 2009-2011.
Ketua DPR Ade Komarudin menilai Budi memiliki kapasitas memimpin lembaga telik sandi negara. Ia tak mempersoalkan latar belakang Budi yang berasal dari Kepolisian.
"Saya percaya beliau punya kapasitas. Kapasitas dia sudah teruji, terakhir sebagai Wakapolri," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).
Budi tercatat memiliki rekam jejak panjang di Kepolisian. Dinilai sebagai salah satu perwira terbaik Polri, karier Budi terbilang lengkap. Sejumlah posisi pernah ia cicipi, mulai dari Kepala Satuan Lalu Lintas, Divisi Hukum dan Divisi Profesi dan Pengamanan.
Sebelum menduduki posisi Wakapolri, bekas Ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini juga pernah menjadi Kapolda Bali dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Selain itu, Ade menilai penunjukan Budi juga tepat lantaran berasal dari kalangan profesional yang tidak berkaitan dengan unsur politik.
Hal ini berbanding terbalik dengan Sutiyoso yang menjabat sebagai Ketua Umum PKPI sebelum menduduki pucuk lembaga telik sandi. Meski Sutiyoso merupakan purnawirawan TNI bintang tiga, jabatan terakhirnya menempatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di kancah perpolitikan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga memuji Budi yang pernah menjadi calon Kapolri tersebut. Menurutnya, Budi memiliki kompetensi yang cakap untuk menduduki orang nomor satu di intelijen.
Ia juga yakin kontroversi Budi yang mencuat ketika pencalonan Kapolri dua tahun silam sudah dipertimbangkan dengan matang dari Presiden.
"Saya kira sudah dituntaskan di tingkat presiden. Saya pikir presiden tidak mau ambil resiko tanpa bicara lebih dulu," ujar Fahri.
Jabatan kepala BIN, menurutnya tidak melihat latarbelakang. Kepala BIN, kata Fahri, harus diisi orang kepercayaan presiden, karena akan menjadi agen untuk kepentingan presiden selain negara.
Hal itu pula yang menurutnya akan diisi Sutiyoso usai lengser dari Kepala BIN. Sebagai orang kepercayaan presiden dan salah satu pengusung saat Pemilu 2014, Sutiyoso akan mendapat tugas berikutnya dari Jokowi.
PDIP dan BIN
Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan soal kontroversi kasus Budi Gunawan saat pencalonan sebagai Kapolri dua tahun silam. Setidaknya, ada dua kasus yang menjadi catatan Desmond.
"Pertama kasus rekening gendut, kedua kasus pada saat Pilpres 2014 kemarin yang menggunakan aparatur kepolisian untuk memilih Joko Widodo," ujar Desmond saat dihubungi, Jumat (2/9).
Untuk kasus kedua Desmond menduga kehadiran Budi sebagai pucuk pimpinan lembaga telik sandi akan disalahgunakan untuk melemahkan rival politik partai penguasa.
"Kami waspada saja, biar bagaimanapun Budi Gunawan pernah terlibat persoalan itu. Kalau ke depan dia berpihak ke PDIP dan presiden Jokowi bahaya juga," tuturnya.
Meski demikian, Desmond berpendapat Gerindra tak cukup punya kuasa untuk menolak penunjukan Budi. Sebagai salah satu partai di luar pemerintah, ia menyerahkan penilaian kepada publik serta uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat, Budi terpilih sebagai Kepala BIN karena memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budi pernah menjadi ajudan Megawati saat menjadi presiden pada 2001-2004.
Dia juga menjadi ajudan Megawati ketika Mega menjadi wakil presiden periode 1999-2001. "Banyak info penting dimiliki BIN. Ada kemungkinan PDIP punya kepentingan (di BIN) dan ini bisa digunakan untuk menyongsong pemilu 2019," katanya.
Sementara itu menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran Muradi, Budi akan mampu membenahi tata kelola administrasi dan sumber daya manusia BIN yang selama ini terkenal buruk.
"BIN butuh itu. Internal BIN, tata kelola SDM nya buruk," katanya.
Hal senada diungkapkan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategi (BAIS) Laksana Muda (Purn) Soleman Ponto menilai Budi memiliki pengalaman memadai untuk menjadi orang nomor satu di BIN meski berlatarbelakang kepolisian.
Menurutnya, dalam ilmu intelijen, Kepala BIN merupakan agen, sedangkan Presiden sebagai agen handler. Agen handler punya kewenangan 100 persen untuk memilih agennya.
“Jadi apakah (Kepala BIN) itu polisi atau tidak, itu tidak bisa kita komentari. Yang tahu kebutuhan dan segala macamnya itu adalah Presiden,” kata Soleman.
cnn/radarriaunet.com