GPMR Minta Hakim PN Dumai Tidak Lindungi Perampas Tanah Rakyat

RADARRIAUNET.COM - Puluhan massa Gerakan Perjuangan Masyarakat Riau (GPMR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 B Dumai, Selasa (30/8/16).

Aksi unjuk rasa damai menuntut PN Dumai jangan lindungi “Perampas Tanah Rakyat”. Unjuk rasa dikawal puluhan aparat kepolisian Polres Dumai, yang berjaga-jaga di pintu masuk PN Dumai.

Dimana, massa mencoba masuk kedalam areal PN Dumai, dan menuntut agar ketua pengadilan menjumpai pengunjuk rasa. Setelah berorasi, perwakilan aliansi GPMR diterima masuk untuk menemui ketua PN Dumai.

Pertemuan berlangsung alot. Sebab, PN Dumai menolak menandatangani kesepakatan untuk mengawal kinerja para hakim, dalam menangani perkara dugaan perampasan tanah masyarakat oleh mantan Walikota Dumai, Rusli Idar.

Massa menuding majelis hakim berat sebelah dalam menangani perkara ini. Bahkan tidak ada maksud baik dari tergugat, Rusli Idar untuk mengembalikan hak dari para ahli waris Abu Bakar.

Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Tumpal Sagala SH mengatakan bahwa seluruh hakim siap menegakkan keadilan. Namun setiap hakim dalam perkaranya memiliki kemandirian dalam memberikan putusan.

Sehingga dirinya tidak bisa mengintervensi satu perkara pun di pengadilan. Tumpal menjelaskan bahwa saat ini proses sidang masih berlangsung. Apalagi ada perubahan gugatan.

"Jadi belum ada putusan dalam perkara ini. Sehingga terlalu dini menuding adanya mafia hukum dalam sidang gugatan itu. Terlalu prematur untuk menyatakan bahkan hakim berat sebelah, perkara ini," paparnya.

Massa Gerakan Perjuangan Masyarakat Riau (GPMR) langsung meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Dumai. Setelah Ketua Pengadilan Negeri Dumai menolak untuk menandatangani nota kesepakatan peradilan bersih.


rtc/fn/radarriaunet.com