Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, muncikari gay paedofil akan dijerat dengan pasal perlindungan anak, pencucian uang, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang hukuman kebiri. cnn
Polisi Upayakan Hukum Kebiri untuk Muncikari Gay Paedofil
Jumat, 02 September 2016|12:52:01 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan penyidiknya tengah mencari fakta guna menerapkan hukuman terberat bagi muncikari gay paedofil.
"Kami kenakan pasal perlindungan anak, juga pasal pencucian uang sampai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016," kata Ari di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (1/9).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang hukuman kebiri untuk paedofil. Selain menjajakan bocah pada pelanggan paedofil, para tersangka juga disebut polisi melakukan kegiatan seksual pada rekrutannya.
"Perbuatan apa, kemudian akibat apa yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sehingga nanti bisa diterapkan pasal atau ancaman hukuman yang paling berat," kata Ari.
Demikian juga disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya. Dia mengatakan anak buahnya sedang menyusun konstruksi hukum untuk mengenakan pasal tambahan.
"Kami fokus konstruksi hukumnya, kami bangun dulu. Jadi fakta hukumnya, keterangan saksi, fakta lain kumpulkan dulu untuk melihat (kemungkinan penerapan pasal)," kata Agung.
Perppu itu sendiri kini masih digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Karena adanya kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan peraturan tersebut.
Untuk eksekutor, meski ada penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor, Yohanna yakin bahwa ketika perppu telah diterbitkan maka semua pihak akan tunduk dan menjalankannya.
Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyerahkan hukuman pada proses hukum yang berjalan.
"Nanti itu hukuman kan bukan kami tapi nanti pada saat vonis. Silakan tanya pada saat sudah di pengadilan. Kami tidak menentukan itu," ujarnya.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
