Saat Orangtua Korban Penculikan Tagih Nomor Ponsel Menkumham Yasonna Laoly

JAKARTA (RRN) - Utomo Rohardjo mengacungkan jari di ujung pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. "Pak Menteri, bolehkah kasih ke saya nomor handphone bapak?" tanya Utomo sembari tersenyum.

Pria yang jauh-jauh berangkat dari kampung halamannya di Malang, Jawa Timur sejak 16 Agustus 2015 lalu itu sedikit ragu. Apakah sang menteri akan memberikan nomor ponselnya? Rupanya sedetik kemudian Yasona melempar senyum. "Ya boleh dong, Pak," ujar Yasona sembari menyuruh ajudannya untuk menulis nomor ponselnya di secarik kertas.

Utomo memperkuat argumennya mengapa ia membutuhkan jaringan pribadi ke orang nomor satu di kemenkumham itu. "Karena rumah saya jauh Pak, di Malang. Saya tidak mungkin sering datang ke Jakarta. Jadi saya minta perkembangannya saja," ujar Utomo.

Yasona pun mengangguk. Utomo datang ke ruang kerja sang menteri di kantornya, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2015), tidak sendirian. Ia datang bersama orangtua korban penculikan aktivis tahun 1997 dan 1998 silam. Ikut mendampingi mereka, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Asian Federation Involuntary Disappearances (AFAD).

Yakin Diakomodasi Kedatangan Utomo dan para aktivis adalah dalam rangka menagih pemerintah menyelesaikan perkara penghilangan paksa anak-anaknya, 18 tahun silam. Ditemui usai pertemuan yang berlangsung secara tertutup, Utomo dan para aktivis mengaku belum mendapat kepastian terkait penyelesaian perkara yang masuk kategori pelanggaran berat HAM itu. "Tapi kayaknya pemerintahan sekarang ini memenuhi keinginan kami. Paling tidak, ada harapanlah untuk ke arah situ," ujar Utomo.

Keinginan Utomo adalah, pemerintah membentuk tim untuk memastikan keberadaan anggota keluargannya yang telah dinyatakan hilang. Entah datang dari mana, tapi Utomo merasa keyakinan itu datang dengan sendirinya dan terasa olehnya. "Ya kalau hanya basa basi, kita bisa bacalah ya. Tapi kali ini sepertinya tidak. Tadi kami betul-betul bicara dari hati ke hati dengan Pak Menteri, sangat personal," ujar Utomo.

Utomo ingat betul di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di mana dia dan rekan seperjuangan menemui Menkumham dan pejabat terkait demi penyelesaian kasus yang sama. Utomo merasa, pertemuan itu hanyalah 'pemanis' saja. "Kalau dulu-dulu sangat normatif. Kita sering diterima menjelang salat Jumat. Itu trik supaya cepat selesai. Baru ngobrol sebentar, sudah azan, biasanya begitu," lanjut Utomo.

Sesuai kesepakatan bersama, pertemuan dengan Yasona kali ini bukan yang terakhir, melainkan yang pertama. Mereka berencana bertemu lagi untuk menindaklanjuti keinginan keluarga korban penghilangan paksa. (teu/kcm)