Hasil Rapat dengan Komnas HAM, Pemerintah Akan Ukur Kembali Titik Koordinat Cagar Biosfer GSK

RADARRIAUNET.COM - Terkait permasalahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (GSK) antara pemerintah dengan masyarakat kampung 40 Kecamatan Bungaraya, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Siak untuk mengukur kembali titik Koordinat diwilayah Cagar Biosfer GSK yang menurut pemerintah, wilayah kampung 40 masuk dalam Cagar Biosfer GSK. 

 

“Berdasarkan hasil Pantauan dilapangan, kami melihat dan menilai ada masyarakat yang memiliki lahan sekitar 1 sampai 2 hektar diwilayah tersebut diduga dibohongi oleh oknum jual beli lahan yang dilakukan oknum tertentu, kami disini tentu mengutamakan masyarakat miskin yang tidak paham hukum, yg tidak punya akses informasi yang dibohongi oleh oknum penjual tanah, berdasarkan hasil pendataan kita sekitar 205 masyarakat miskin yang mempunyai lahan,” ujar Sub komisioner bidang Pemantauan dan penyelidikan Siti Nur Laila, seusai menggelar rapat dengan Pemkab Siak terkait permasalahan Cagar Biosfer GSK, Jumat (19/8/16) di Zamrood Room.

 

Hal itulah yang menjadi prioritas dan pertimbangan Komnas HAM dalam mendampingi masyarakat Kampung 40 untuk meminta keadilan terkait rencana penggusuran diwilayah Cagar Biosfer GSK tersebut. Untuk itu, Komnas HAM meminta Pemkab Siak untuk mengukur kembali wilayah pemukiman penduduk tersebut yang diduga masuk di wilayah Cagar Biosfer GSK. 

 

“Hasil kesepakatan Komnas HAM dan pemerintah, untuk masalah wilayah Cagar Biosfer GSK ini akan dilakukan kembali pengukuran titik koordinat. Kita akan tentukan titik koordinat terlebih dahulu, kemudian baru kita akan lakukan langka selanjutnya setelah dilakukan pengukuran titik koordinat,” terang Siti.

 

Dalam Rapat Komnas HAM dan Pemkab secara tertutup dari awak media tersebut dipimpin Bupati Siak H Syamsuar dihadiri Forkompimda Siak, BBKSDA, TNI dan pejabat lainnya. 

 

 

teu/isc/radarriaunet.com