Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai majunya calon gubernur DKI Jakarta melalui partai politik guna mempermudah sistem birokrasi pemerintahan. cnn
Soal Legalitas Parpol, Hasto Contohkan Kesulitan Jokowi
Sabtu, 13 Agustus 2016|09:08:54 WIB
RADARRIAUNET.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai majunya calon gubernur DKI Jakarta melalui partai politik guna mempermudah sistem birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, untuk menjadi pemimpin bukan berdasarkan pada peran individual. Hal itu, kata Hasto, lantaran seorang pemimpin harus menyatukan seluruh kekuatan kolektif rakyat dengan dukungan yang berasal dari legalitas partai politik.
"Parpol akan buka dialog untuk mengedepankan kerja sama dengan parpol lainnya," ujarnya usai bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).
Dia mencontohkan hal tersebut dialami Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara. Menurutnya, Jokowi yang bertugas sebagai kader PDI Perjuangan masih sulit dapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Padahal, Jokowi merupakan pemimpin negara yang seharusnya dengan mudah mendapatkan dukungan dari DPR untuk menjalankan programnya.
"Jokowi saja menghadapi kesulitan ketika tidak dapat dukungan di DPR," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, keberadaan kader partai dan dukungan parpol akan membuat program pemerintahan berjalan dengan seimbang. Dia juga menambahkan dukungan partai politik untuk menumbuhkan persaudaraan kader PDI Perjuangan sebagai kepala daerah.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono menyatakan tidak ada nama yang dominan dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Segala kemungkinan dinilai masih bisa terjadi selama belum ada keputusan final di tingkat DPP.
"Belum ada nama yang mengerucut. Tak ada juga yang mendominasi. Semuanya masih datar seperti air, kok. Segala kemungkinan masih bisa terjadi," kata Gembong kepada awak media, Jumat (12/8).
Pernyataan Gembong itu sekaligus mematahkan klaim dari sejumlah politisi PDI Perjuangan yang sempat menjagokan nama Tri Rismaharini sebagai calon gubernur pilihan DPP.
Sejumlah politisi PDI Perjuangan seperti Masinton Pasaribu, Eva Kusuma Sundari pernah menyatakan keyakinannya bahwa DPP bakal mengusung Wali Kota Surabaya itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Eva Kusuma, misalnya, sempat menyatakan hanya kejadian luar biasa saja yang mampu menggagalkan keputusan partai untuk mengusung Risma sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
"Final statement tetap di tangan ibu (Megawati). Tetapi berdasarkan riset, seruan publik, kebulatan tekad itu (mencalonkan Risma) semakin menggumpal. Saya pribadi menilai pencalonan Risma hanya bisa dibatalkan kalau ada kejadian yang luar biasa dalam waktu dekat ini," kata Eva saat dihubungi awak media, Senin (8/8).
Selain Risma, nama lain yang juga masuk dalam bursa pencalonan PDI Perjuangan adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Gubernur DKI Jakarta ini tak kurang optimisnya.
Ahok mengaku menyadari dirinya masih menjadi salah satu opsi lantaran PDI Perjuangan, kata dia, memiliki tradisi mendukung calon petahana seperti pada Pilkada Jakarta tahun 2002.
Nama lain yang perlu diperhitungkan adalah Djarot Syaiful Hidayat. Meski tidak sebesar dukungan terhadap Risma, namun sosok Djarot masih cukup populer di level elit PDI Perjuangan dan di akar rumput.
Kabarnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah mengeluarkan memo internal kepada para pengurus DPP untuk tidak meninggalkan Jakarta selama satu pekan ini. Namun Gembong mengaku tidak mengetahui kabar perihal memo internal tersebut.
"Saya enggak tahu kabar itu. Tetapi kalau benar, mungkin karena DPR saat ini sedang reses. Banyak pengurus DPP yang pergi ke daerah pemilihan mereka, sementara ada rapat sangat penting yang membutuhkan kehadiran sesuai kuorum. Karena itu ibu (Megawati) mengimbau untuk tidak meninggalkan Jakarta," kata Gembong, Jumat (12/8).
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
