Kementerian Desa menggandeng KPK untuk mengawasi distribusi dana desa. cnn
KPK Diminta Awasi Distribusi Dana Desa
Senin, 08 Agustus 2016|16:38:37 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengawasan pendistribusian dana desa.
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjodo mengatakan kerjasama dengan KPK merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Dia menuturkan besarnya anggaran desa perlu mendapat pengawasan khusus agar tidak terjadi tindak pidana.
"Presiden mengatakan dana desa ini cukup besar, dari Rp40 triliun menjadi Rp100 triliun. Beliau menekankan bagaimana pengawasannya," ujar Eko di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/8).
Eko menuturkan selain mengawasi pendistribusian dana desa, KPK juga diminta untuk mengawasi kinerja internal kementeriannya. Dia mengatakan pengawasan internal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengimplementasian dana desa.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarief menyatakan kerjasama yang dilakukan Kementerian Desa PDTT dengan KPK merupakan langkah untuk mewujudkan perbaikan akuntabilitas distribusi dana desa. Dia mengatakan selain dengan KPK, Kemendes PDTT juga bisa bersinergi dengan Kementerian lain, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Akuntabilitas pemanfaatan dana desa harus lebih baik ke depan. Jadi harus ada juga koordinasi dengan antar kementerian," ujar Laode di Gedung KPK.
Laode menegaskan sebagai wujud nyata kerjasama itu, KPK dan Kemendes PDTT akan membuat aplikasi pengawasan dana desa yang diakses melalui ponsel pintar. Hal tersebut, katanya, sebagai salah satu bentuk mewujudkan transparansi dan mengajak masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi dana desa tersebut.
Lex/cnn/RR-H24
Berita Terkait
-
Oknum TNI AD Tertangkap Bawa Satu Gram Sabu
-
.png)
PT RAPP dan APRIL Grup Merugikan Keuangan Negara dan Kerugian Ekologis Senilai Rp 712,24 Triliun
-
Fadli Zon Sebut Rutan Tempat Dhani Lebih Buruk dari Kamp Nazi
-
Jokowi Minta Semua Menteri Fokus, Serapan Anggaran Masih Minim
-
Kuasa Hukum Sebut Eggi Sudjana Ditangkap Saat Diperiksa
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
