Bupati Bengkalis diminta segera ‘merasionalisasi' tambahan TPP yang dinilai tak wajar. rtc
Kalangan di Bengkalis Desak Bupati Kurangi TPP
Senin, 08 Agustus 2016|08:32:20 WIB
RADARRIAUNET.COM - Menyusul hingga saat ini belum jelas revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Bupati Bengkalis diminta segera ‘merasionalisasi” tambahan yang dinilai tidak wajar dan menyusul kembali berkurangnya transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp68,8 trililun di APBN Perubahan 2016.
“TPP bukan bagian dari belanja yang menunjang program prioritas. Menimbulkan polemik dan kecemburuan antar PNS karena tidak jelas indikatornya. Jadi sebaiknya dikurangi saja jumlahnya atau istilahnya rasionalisasi,” ujar Wan Muhammad Sabri, Sekretaris Badan Anti Korupsi Lembaga Investigasi Penyelamat Uang Negara (BAK LIPUN) Bengkalis kepada wartawan, Jum’at (5/8/16).
Meskipun belum jelas berapa jumlah yang dipangkas khusus Kabupaten Bengkalis, namun sudah menjadi keharusan bagi Pemkab Bengkalis untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Pembangunan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya tidak bisa dikurangi.
“Sedangkan seperti perjalanan dinas, tunjangan tambahan, atau pembangunan gedung yang belum begitu urgen, maka bisa dikurangi. Pengurangan TPP perlu dilakukan karena besaran sudah melukai hati masyarakat banyak,” ungkapnya.
Sementara itu, hingga kini Pemkab Bengkalis belum memberlakukan TPP hasil revisi yang disahkan mantan Pj. Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie akhir tahun lalu. Menyusul, penetapan Perbup hasil revisi belum ditandatangani Bupati Bengkalis Amril Mukminin, maka TPP masih menggunakan Perbup yang lama sebagai dasar pembayaran TPP.
teu/rtc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
1. Children Festival 2025, Ribuan Siswa Meriahkan Peringatan HUT RI ke-80 di SD Darma Yudha
-
2. Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
3. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!
-
4. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
5. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
6. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
7. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia
-
8. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti
-
9. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban
-
10. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan
-
11. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah
-
12. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana
-
13. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau
-
14. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan
-
15. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan
