ilustrasi. tlc
Lelang ULP Bengkalis Dituding Langgar Aturan
Rabu, 03 Agustus 2016|15:57:55 WIB
RADARRIAUNET.COM - Lagi-lagi, proses tender atau lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Bengkalis menuai sorotan miring dari sejumlah elemen di daerah ini.
Baik masyarakat maupun dari kalangan kontraktor menuding proses lelang oleh lembaga adhock secara elektronik atau E-Procurement tahun anggaran 2016 ini dinilai telah mengangkangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2015 tentang Perubahan ke-empat atas Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Seperti diungkapkan penggiat anti korupsi dari BAK Lipun Bengkalis Wan Sabri. Dirinya menyontohkan jadwal tahapan lelang, dimana pemasukan penawaran berlangsung 28 Juni 2016 dan semestinya buka sampul pada 29 dan 30 Juli 2016 sesuai dengan jadwal yang ditayangkan portal pengadaan yang bertentangan dengan Perpres, khususnya pada Pasal 17 ayat 1, huruf a, b, dan d.
“Saya juga menilai LKPP juga kecolongan, dimana ULP tanpa melaksanakan tugas sesuai dengan Perpres. Sampai hari ini juga dari hasil pengamatan dan pantauan, ULP belum melakukan pembukaan sampul, dan belum juga muncul perusahaan-perusahaan yang ikut dalam kegiatan proyek, padahal proses dan tahapan penawaran ini ada batasnya. Ada apa dengan ULP, janganlah seperti ini,” ungkapnya, Selasa (2/8/16).
Misri, salah seorang rekanan di Bengkalis juga mengungkapkan, pengadaan secara elektronik oleh ULP menurutnya melanggar Perpres Nomor 4/2015. Disebutkannya, pada kolom jadwal pembukaan sampul, seandainya ada perubahan jadwal maka harus ditampilkan. Namun yang terjadi justru ULP sama sekali tidak dilakukan. Terkait dengan persoalan ini Ketua ULP Bengkalis Sevnur belum berhasil dikonfirmasi.
teu/rtc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Gara-gara Wanita Panggilan, si Udin Bonyok Dihajar Penjaga Wisma
-
Legislatif Kecewa, Setujui Rp53 Miliar Justru Pekanbaru Dikepung Sampah
-
Tak Pulang-pulang Usai Menjaring Ikan, Warga Sungai Salak Diduga Tenggelam di Sungai Indragiri
-
BPKP Puji Pengelolaan Keuangan Desa Pemkab Kampar
-
Tahanan Kabur Jelang Sidang, Kejati Riau Akan Panggil Kejari Dumai
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
