ilustrasi. bsc
Perlu Tindakan Aparat, Banyak HP Tanpa Garansi dan Petunjuk Penggunaan Dijual di Tembilahan
Jumat, 22 Juli 2016|10:28:57 WIB
RADARRIAUNET.COM - Diduga, banyak penjualan telepon selular di kota Tembilahan tanpa garansi dan buku petunjuk penggunaan manual bahasa Indonesia. Tindakan ini merupakan perbuatan melawan dan memiliki sanksi hukum bagi penjual yang melakukannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, ditemukan toko telepon selular di kota Tembilahan yang melakukan penjualan tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan manual dan kartu garansi purna jual berbahasa Indonesia. Perbuatan ini selain merupakan pelanggaran hukum dan memilik sanksi pidana dan administratif juga merupakan perbuatan merugikan konsumen sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena menurut ketentuan Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, telepon selular merupakan salah satu produk yang wajib dijual dengan disertai kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia.
Dinyatakan, bahwa “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia.”
Karena itu, terhadap penjual telepon selular yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1], dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)”
Secara administratif berdasarkan Pasal 19 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP dan atau pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang.
Kalau melihat pada ketentuan UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUPK ini pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar (lihat Pasal 62 ayat [1] UUPK).
teu/rtc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Rusak Parah, Fasilitas di SMPN 2 Mempura Butuh Perhatian Serius
-
Kedai/Toko Tak Berhak Jual Elpiji BersubsidiV
-
Survei Mengatakan Hanya 27 Persen Warga Pekanbaru Inginkan Firdaus MT Kembali jadi Walikota
-
Warga Kesal Dengan PLN Bagansiapiapi
-
Digelar di Taman Mini, Riau Berjaya di 4 Lomba Nusantara, Berikut Diantaranya
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
