Kamis, 21 Juli 2016|08:30:02 WIB
RADARRIAUNET.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin lagi tradisi lama terulang, yakni money follow function atau setiap fungsi aparatur negara mendapatkan kenaikan anggaran yang setara.
Tradisi baru yang dibangun pemerintah adalah money follow program. Anggaran yang diberikan kepada setiap aparatur harus disesuaikan dengan prioritas program yang ditentukan bersama.
Dengan diterapkannya money follow program ini pemerintah pada Kementerian/Lembaga (K/L) di 2017 bisa berhemat hingga Rp14,8 triliun.
"Jika dibandingkan 2016, alokasi pagu indikatif lebih kecil Rp14,8 triliun jadi Rp769,3 triliun di 2017 jika dibandingkan APBN tahun ini Rp784,7 triliun karena kita sudah mengalokasikan ke daerah," ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Di dalam penurunan pagu tersebut, belanja non operasional turun lebih besar yaitu Rp31,5 triliun dikarenakan adanya kenaikan belanja operasional sebesar Rp16,6 triliun yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Hal ini tercermin dari postur K/L di dalam pagu indikatif 2017 yakni 20 K/L alokasinya naik, kemudian 8 K/L alokasinya tetap, dan 59 K/L alokasinya turun. Ia berharap money follow program ini sudah bisa diterapkan di 2017.
"Gambaran money follow program hanya 20 K/L naik, 8 K/L tetap, 59 K/L turun alokasinya. Kami sudah mulai mencoba lakukan money follow program di 2017, kalau tidak, tunggu satu tahun lagi," tutur Bambang.
dtc/fn/radarriaunet.com