ilustrasi Yusril Ihza Mahendra. rol
Yusril: Menaker Gagal Paham Mengenai Kehadiran Pekerja China
Selasa, 19 Juli 2016|13:30:40 WIB
RADARRIAUNET.COM - Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan Menteri Tenaga Kerja (Manaker) Muhammad Hanif Dhakiri dan pasukan medsos pendukungnya gagal memberikan penjelasan yang memuaskan atas membanjirnya tenaga kerja China ke negeri kita. Mereka justru sibuk membantah rumors angka 10 juta pekerja China yang mereka katakan sebagai kebohongan.
Angka tersebut menurutnya adalah target kedatangan wisatawan asal China ke negara kita. Padahal target kedatangan 10 juta wisatawan China juga tak ada dalam proyeksi pemerintah dalan beberapa tahun mendatang. ''Angka 10 juta memang bisa diperdebatkan. Tapi jumlah itu bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan sejalan dengan kian membesarnya pinjaman proyek dan "investasi" China di negeri kita,'' kata Yusril, Selasa (19/7).
Ini persoalannya bukanlah jumlah angka 10 juta, tetapi masalah kesempatan kerja rakyat kita sendiri yang dirampas pekerja kasar dari China dengan makin besarnya pinjaman dan "investasi" China di sini. Pinjaman dan "investasi" China itu akhirnya hanya untuk menciptakan lapangan kerja buat rakyatnya China, sementara rakyat kita tak mendapat manfaat apa-apa.
Menaker dan para pendukungnya juga gagal membandingkan dengan jumlah TKI di Hongkong yang bagian terbesarnya adalah TKW pembantu rumah tangga yang jumlahnya lebih besar dari tenaga kerja China di negeri kita. Perbandingan ini sangat tidak relevan. Para TKI itu diikat dengan kontrak kerja dan dapat dipulangkan kapan saja. Pekerja China di sini kebanyakan ilegal.
"Mengontrol TKI di Metropolitan Hongkong jauh lebih mudah dibandingkan mengontrol pekerja China yang hadir mengerjakan proyek-proyek pinjaman atau "investasi" China. Menaker Hanif perlu merazia pekerja China sampai ke hutan di Kalsel, suatu hal yang tak pernah dilakukan pejabat setingkat menteri di China dalam mengawasi para TKI,'' ujar Yusril.
Menurut Yusril, Masalah pekerja China di negara Indonesia kini memang terkait dengan kebijakan bebas visa bagi warga China, sehingga kedatangan mereka tidak bisa dibendung. Sementara warga kita harus dapat visa untuk datang ke China, kecuali Hongkong dan Macau. TKI di Hongkong dan China dengan mudah dapat dibedakan dari warga lokal. Beda dengan pekerja China yang susah untuk dibedakan dengan WNI kalangan Tionghoa yang sudah lama menetap di sini.
Manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh warga China, sebagaimana juga diresahkan Yapto Suryokusumo, dengan mudah akan terjadi. Fenomena serupa juga terjadi di Malaysia. Karena itu implikasi kehadiran pekerja China, tidak bisa dipandang sederhana, karena bersentuhan langsung dengan keamanan negara, sosial, dan ekonomi negara kita sekarang dan masa depan.
Upah pekerja di China lebih mahal daripada di negeri kita, seperti juga dikatakan para pendukung Menaker Hanif. "Ini seolah menyuruh kita berterima kasih dengan kesediaan warga China bekerja di negara Indonesia. Ucapan ini sangat mengherankan. Biasanya, orang mau bekerja di luar negeri kalau upahnya lebih mahal dari di negaranya sendiri. Kalau memang upah di negara kita lebih murah dari di China, dan mereka mau ramai-ramai datang bekerja di sini?"
"Kitapun patut bertanya apa maksud sesungguhnya kedatangan mereka beramai-ramai ke negara kita?,'' tegas Yusril.
teu/rol/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Empat Bupati Diklaim Sepakat Pembentukan Provinsi Madura
-
Masinton: Bu Mega yang Ajak Zulkifli, "Monggo Bergabung"
-
Warga Terdampak Banjir Demo AEON JGC, Satu Orang Ditangkap
-
Sekjen Kemhan: Oknum TNI Tersangka Uang Palsu Miliki Banyak Jaringan
-
Tak Terima Putusan Hakim, Dewie Yasin Limpo Pertimbangkan Banding
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
