Asisten II Sekdakab Inhil Hadiri FGD Rencana Pengaturan Tata Niaga Ekspor Kelapa Bulat

RADARRIAUNET.COM - Bupati Inhil diwakili Asisten II Sekdakab Inhil Rudiansyah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor (Rencana Pengaturan Tata Niaga Ekspor Kelapa Bulat), Rabu (13/7/16). 

 

Kegiatan yang diadakan Dinas Perdagangan Provinsi Riau dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri-Kementerian Perdagangan RI ini dihadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Kabid Perdagangan Disperindag Inhil. 

 

Hadir juga Ketua/Wakil Ketua dan anggota Komisi II DPRD Inhil, para pelaku eksportir dan peserta lainnya dari perwakilan petani kelapa. 

 

FGD yang menghadirkan narasumber 2 orang dari Kementerian Perdagangan RI dan 2 orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil, juga mengundang perwakilan Kabupaten Meranti dan Bengkalis. "FGD ini dilaksanakan dalam rangka mensinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai harga kelapa yang selama ini di mainkan oleh pelaku usaha atau pembeli-pembeli kelapa," ungkap Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Riau 

 

Diharapkan, dengan kegiatan FGD ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk petani kelapa yang ada di Provinsi Riau. 

 

Sementara itu Asisten II Setda Inhil Rudiansyah, dalam kesempatan ini menyampaikan, kondisi kelapa yang ada di daerah Kabupaten Inhil saat ini sudah sangat jauh dari harapan, padahal pada tahun tahun 70-an merupakan primadona bagi masyarakat Inhil selain itu dipengaruhi juga harga kelapa yang saat ini sudah sangat murah di daerah Kabupaten Inhil sehingga masyarakat kita tidak bisa melakukan perawatan terhadap kelapa dan lahan mereka yang saat ini sudah mendapat ancaman hama dan abrasi air laut. 

 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan menegaskankan, dalam permasalahan perkelapaan ini juga harus memperhatikan turunan kelapa itu sendiri sehingga nilai tambah bagi masyarakat petani kelapa di Inhil.  

 

"Disamping itu petani kelapa saat ini butuh harga kelapa yang memadai dan bantuan untuk melakukan peremajaan kelapa. Maka, diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk bisa mengatur regulasi harga kelapa," ingatnya. 

 

Dari FGD ini menghasilkan 10 kesimpulan yang akan disampaikan kepada Menteri Perdagangan RI. 

 

 

hum/radarriaunet.com