ilustrasi. l6c

Tapem Tolak Bayar Ganti Rugi Lahan Teknopolitan Pelalawan

Senin, 27 Juni 2016|11:08:00 WIB

RADARRIAUNET.COM - Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekdakab Pelalawan Novri Wahyudi angkat bicara terkait ganti rugi lahan Teknopolitan. Ia, bersikukuh menolak membayar ganti rugi lahan tersebut sebelum adanya kajian yuridis serta rekomendasi tertulis dari pihak terkait.

"Sebelum adanya, kajian yuridis ataupun rekomendasi tertulis dari pihak terkait, adalah sebuah kemustahilan direalisasikan pembayaran ganti rugi lahan Teknopolitan di kecamatan Langgam," terang Kabag Tapem, Novri Wahyudi ketika berbincang dengan awak media Jumat (24/6/16).

Alasan penolakan kuat untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan Teknopolitan ini, kata Novri setelah melalui tahapan konsultasi kepenegak hukum, seperti Kajati, Kajari maupun pihak penegak hukum lainnya.

Alhasil, dari konsultasi itu sambung Novri mereka melarang lahan Teknopolitan ini diganti rugi menggunakan uang negara sebelum adanya kejelasan kedudukan ikhwal lahan. Bahkan, penjelasan dari pihak Kajati lebih lugas. "Ini sebetulnya, demi menyelamatkan kita dari persoalan hukum, itu saja," tegasnya.

Perihal pengurusan, Hak Pengelolan Lahan (HPL) yang sedang digesah dinas kehutanan dan perkebunan ke BPN kata Novri sama sekali tidak ada relevansinya dengan ganti rugi lahan. "Saya tegaskan bahwa pengurusan HPL saat ini tidak ada kaitannya dengan ganti rugi lahan," jelasnya.

Terkait telah dilaksanakan 'MoU' perihal ganti rugi lahan dengan penegak hukum dalam hal ini Kejari Novri membantahnya. "Belum ada sama sekali dilakukan MoU terkait ganti rugi lahan dengan pihak Kejari," tambah Novri.

Bahkan Tapem ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk mengganti rugi lahan Teknopolitan sudah melayang rekomendasi dirasionaliasi semuanya yakni senilai Rp 10 milyar. "Silakan di cek, waktu rasionalisasi tahun anggaran 2016 ini, kita Tapem memasukan keseluruhan ganti lahan untuk dirasionalisasi," tandasnya.

teu/rtc/radarriaunet.com

ilustrasi. l6c

Tapem Tolak Bayar Ganti Rugi Lahan Teknopolitan Pelalawan

Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita RIAU

Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS

Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan

PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam

MOST POPULAR ARTICLE

1. Children Festival 2025, Ribuan Siswa Meriahkan Peringatan HUT RI ke-80 di SD Darma Yudha

2. Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS

3. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!

4. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan

5. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam

6. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental

7. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia

8. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti

9. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban

10. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan

11. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah

12. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana

13. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau

14. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan

15. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan