KPK didesak untuk mengawasi jalannya pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR karena dugaan politik transaksional. Thinkstock/Fuse/Cnn
KPK Didesak Awasi Pembahasan RUU Pengampunan Pajak
Sabtu, 25 Juni 2016|20:04:53 WIB
RADARRIAUNET.COM - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi jalannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi mengatakan, pembahasan RUU Pengampunan Pajak diduga sangat rawan dengan transaksi. Dia memaparkan pihaknya menduga adanya sokongan pihak perusahaan besar yang memiliki kepentingan atas kebijakan tersebut.
"Kami meminta KPK untuk mengawasi proses pembahasan RUU Tax Amnesty yang akan dikebut sebelum lebaran. Karena apa? Karena ada ruang transaksional yang disokong oleh konglomerasi," ujar Apung saat berorasi di depan Gedung baru KPK, Jakarta, Selasa (21/6).
Apung menjelaskan mekanisme Pengampunan Pajak adalah kerugian bagi Indonesia dan hanya menguntungkan para pengemplang pajak. Dari hasil analisa, uang yang masuk ke dalam Indonesia diperkirakan hanya mencapai Rp60 triliun.
Uang tersebut, kata Apung, merupakan perhitungan patriasi pengampunan yang hanya 2 persen hingga 3 persen dari jumlah uang para pengemplang pajak di luar negeri yang jumlahnya sekitar Rp10 ribu triliun.
"Hal ini juga terkonfirmasi dengan penghitungan Bank Indonesia, bahwa untuk APBN akan masuk sekitar Rp59 triliun. Ini kenapa? Karena pengampunan pajak hanya 2 persen sampai 3 persen dari total uang yang akan diampuni," ujarnya.
Lebih lanjut, Apung juga menuntut KPK untuk tetap menolak RUU tersebut karena uang yang berada di luar negeri tidak jelas sumbernya. Menurutnya, uang tersebut bisa diduga berasal dari tindak pidana, seperti korupsi hingga kejahatan narkotika.
alex harefa/cnn
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
