.jpg)
ilustrasi. l6c
700 ASN Ditarik Pemprov
Rabu, 22 Juni 2016|11:04:21 WIB
RADARRIAUNET.COM - Sekitar 700-an Aparatur Sipil Negara (ASN) ditarik Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu menyusul beralihnya beberapa instansi di kabupaten/kota.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir H Fauzar mengatakan, hal itu merupakan amanat perundangan dan harus menjalankan. Oleh sebab itu, pihaknya sedang mempersiapkan peralihan urusan tersebut. “Mulai Oktober 2016 mendatang segala kewenangan yang ada di beberapa instansi sudah menjadi urusan Pemprov Riau,” kata Kepala BKD Inhil H Fauzar, Senin (20/6).
Meski demikian untuk penggajiannya masih ditanggung Pemkab Inhil, hingga akhir Desember 2016 mendatang. Setelah itu baru seluruhnya akan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemprov Riau. “Rinciannya saya tidak hafal, tapi seingat saya yang paling banyak itu adalah guru SMA dan SMK, yang lainnya tidak terlalu banyak,” kata mantan Asisten II Setdakab Inhil ini.
Ratusan ASN ini berasal dari beberapa bidang di sejumlah instansi daerah, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan, bidang SMA dan SMK. Dalam mekanisme yang berlaku, penarikan kewenangan pegawai daerah ke provinsi ini termasuk juga disertai pula dengan perpindahan pengelolaan aset-aset. Bila selama ini aset itu dikelola daerah, pasca penarikan semua akan dikelola provinsi.
Setelah peralihan tersebut, berarti pegawai tidak lagi menjadi beban daerah melainkan menjadi bebam provinsi atau pusat, namun mereka tetap berkantor dan mengabdi di daerah asal mereka saat ini. "Pengurangan pegawai ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas kita di daerah. Semuanya akan berjalan seperti biasa,” imbuh Fauzar.
teu/rpg/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Hadiri Gema Muharam di Inhil, Septina Sempatkan Temui Warga Dapilnya
-
Infrastruktur Rusak, Investor Batal ke Meranti
-
Pembangunan Rel Kereta Api Dumai Terus Digesa
-
Polres Pelalawan mengelar Patroli Dialogis mengantisipasi Tindak Pidana Kejahatan di wilayah Hukum P
-
Tekan Laju Abrasi Pulau Bengkalis, KKP Bersama DKP Bengkalis Gelar Bimtek Penanman Vegetasi Pantai
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
