ilustrasi. bmci

Kontraktor Terjerat Perkara Korupsi Pengadaan E-Learning PMP, Disidang

Selasa, 21 Juni 2016|09:19:10 WIB

RADARRIAUNET.COM - Dipimpin majelis hakim Dahlia P, SH, Rabu (22/6/16) besok Indra Syahril, Direktur CV Asa Andira, selaku kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan sejumlah alat elektronik dan komputer pada program Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP) E Learning bagi sekolah dasar se-Kabupaten Siak. Diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

"Rabu besok sidang perdananya Indra Syahril," ucap Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Denni Sembiring SH, Senin (20/6/16) siang.

Dikatakan Deni, Indra Syahril, dijerat jaksa turut bersama sama dengan Sofyan, Kabid SD Disdik Siak (telah divonis 1 tahun 8 bulan penjara). Telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara ratusan juta.

Perbuatan Indra dan Syofyan itu, terjadi tahun 2014 lalu. Saat Pemkab Siak memberikan dana bantuan sosial (bansos) untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran (PMP) TIK (e-Learning) untuk 48 SD se- Kabupaten Siak,

Sebanyak 48 SD, yang mana masing-masingnya mendapat bantuan sebesar Rp54 juta. Diperuntukan untuk pembelian peralatan PMP seperti, Laptop, LCD Projektor, Screen Projektor, Printer, Speaker Aktif dan Wifi/ Modem.

Dana bantuan yang diberikan ke sekolah sekolah melalui Disdikbud bidang SD tersebut. CV Asa Andra, yang memenangkan tender kegiatan sebagai pelaksananya.

Dalam pelaksanaannya, peralatan untuk PMP yang disalurkan perusahaan terdakwa yaitu, CV Asa Andira, tidak memenuhi standar/ spesifikasi teknis peralatan Bansos PMP TIK (e-Learning) . Hal hasil, pihak sekolah melayangkan protes, karena banyak peralatan yang tak berfungsi secara maksimal.

Setelah dilakukan audit oleh pihak BPKP. Diketahui dan ditemukan kelebihan (sisa) anggaran pada pembelian peralatan tersebut. Dimana barang yang kebutuhan PMP yang disalurkan tidak semua berfungsi secara maksimal. Sehingga negara dirugikan sebesar Rp 763.905.472.

Atas perbuatannya, Indra Syahril dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," papar Denni.

teu/rtc/radarriaunet.com

ilustrasi. bmci

Kontraktor Terjerat Perkara Korupsi Pengadaan E-Learning PMP, Disidang

Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita RIAU

Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas

Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam

Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana

MOST POPULAR ARTICLE

1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas

2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo

3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam

4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana

5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari

6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung

7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik

8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?

9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar

10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar

11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah

12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD

13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!

14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk

15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal