Bainstranas Jelaskan Perbedaan Badan Intelijen Pertahanan dengan Lembaga Intelijen Lain
Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas), Mayor Jenderal Paryanto di Kementerian Pertahanan, Kamis (16/6/2016). kcm

Bainstranas Jelaskan Perbedaan Badan Intelijen Pertahanan dengan Lembaga Intelijen Lain

Jumat, 17 Juni 2016|09:15:57 WIB




RADARRIAUNET.COM- Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas), Mayor Jenderal TNI Paryanto, memastikan bahwa lingkup area kerja dari Badan Intelijen Pertahanan yang dibentuk Kementerian Pertahanan tidak akan tumpang tindih dengan lembaga intelijen yang ada saat ini.
 
Lembaga intelijen yang sudah ada itu di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam Polri), dan lainnya.
 
Menurut Paryanto, tugas Badan Intelijen Pertahanan nantinya seputar analisis data. Proporsinya, sesuai kebutuhan Kementerian Pertahanan. Peranan ini sangat berbeda dengan intelejen yang ada di TNI, yakni Bais. Menurut dia, Bais fokus pada operasi militer.
 
"Kami intelijen analis yang bekerja sesuai kebutuhan Kemenhan, tidak operasi. Operasi TNI dan yang lain," kata Paryanto, di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis (16/6/2016).
 
Menurut Paryanto, keberadaan Badan Intelijen Pertahanan sangat penting untuk memetakan kondisi tantangan ke depan. "Dulu belum ada ancaman cyber, sekarang sudah ada. Perang menggunakan kemajuan teknologi, teknologi mendorong terjadinya perang," ucapnya.
 
Selain itu, dari perspektif politik modern, setiap keputusan pemerintah harus memperhatikan seluruh aspek agar keamanan dan ketahanan negara dapat terjaga. Sehingga, analisis lengkap yang dilakukan oleh Badan Intelijen Pertahanan kemudian disampaikan kepada pemerintah menjadi sangat penting. "Setiap kebijakan pasti didahului oleh analisis intelijen," kata dia.
 
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo mengatakan bahwa wacana untuk membentuk Badan Intelijen Pertahanan berawal dari kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam membuat kebijakan.
 
Dalam membuat setiap kebijakan, kata Widodo, Kemenhan sangat membutuhkan data yang komprehensif.  Input data yang dibutuhkan oleh Kemenham tidak selalu soal kekuatan pertahanan dalam negeri dan negara lain, tetapi juga data mengenai semua sumber daya yang mendukung pertahanan.
 
Data-data tersebut antara lain menyangkut dalam bidang pangan, energi, industri maritim, dirgantara dan sumber daya manusia di daerah. "Ini tak melulu soal kekuatan pertahanan kita atau negara sahabat, namun semua resources yang mendukung pertahanan. Itu didata untuk menyiapkann komponen pendukung dan cadangan kalau suatu saat negara ini dalam kondisi darurat," kata Widodo. 
 
 
teu/kcm/radarriaunet.com






Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita NASIONAL

MORE

MOST POPULAR ARTICLE