Musisi Ahmad Dhani dan Aktivis Ratna Sarumpaet di samping gedung KPK. kcm
Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Nilai KPK Turut Andil dalam Salah Ketik Pegawai Kemendagri
Rabu, 15 Juni 2016|11:02:26 WIB
RADARRIAUNET.COM - Gerakan Selamatkan Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan pemecatan terhadap staf honorer Direktorat Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Adi Feri.
Adi Feri diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan kesalahan dalam pengetikan label pada amplop undangan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditulisnya menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi". "Apa yang ditunjukkan Mendagri itu salah. Di satu sisi Beliau mengatakan tidak ada sabotase, lalu dipecat. Itu minta maaf kepada siapa?" kata anggota Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet, di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Anggota Gerakan Selamatkan Jakarta lainnya, Ahmad Dhani, mengatakan perlu adanya alasan yang kuat untuk memberhentikan Feri. Selain itu, sanksi semestinya diberikan secara berjenjang mulai dari ringan, sedang, sampai berat.
Menurut Dhani, pegawai yang baru bekerja selama tiga bulan, wajar jika melakukan kesalahan pengetikan. "Pak Menteri mesti menjelaskan alasan yang kuat mengapa anak ini harus dipecat. Apa Menteri jadi orang yang memberhalakan KPK, seolah KPK itu maha suci, KPK yang tidak boleh dinistakan," ucap Dhani.
Menurut pernyataan sikap Gerakan Selamatkan Jakarta, menilai kesalahan ketik bukanlah kesalahan personal yang dilakukan Adi Feri. Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet bahkan menilai kesalahan itu juga terjadi karena persepsi publik belakangan ini yang menilai KPK tidak serius dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, dalam persepsi sebagaian masyarakat, KPK seolah menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".
"Apalagi kami mencurigai KPK terdegradasi oleh Sumber Waras. Kalau KPK berani mengatakan bahwa Ahok tidak melawan hukum di Sumber Waras. Maka ini awal dari ketidakpercayaan masyarakat kepada KPK," tutur Dhani.
teu/kcm/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
