ilustrasi. swc
Ada Apa Dengan PLN Provinsi Riau ?
Sabtu, 04 Juni 2016|17:24:57 WIB
RADARRIAUNET.COM - Tidak cukup puluhan tahun untuk permasalahan listrik di Provinsi Riau. Provinsi Riau dikenal dengan sumber daya alam yang kaya dan melimpah bukan lagi rahasia umum, namun berita itu sudah menjadi topik informasi publik, baik lokal, nasional, maupun manca negara.
Kekayaan alam provinsi riau saat ini bahkan sudah melebihi batas ambang yang diperkirakan oleh para ahli. Ibarat mutiara hitam, begitulah gambaran yang pantas untuk sebutan Provinsi Riau. Hampir setiap sentimeter bumi Riau menghasilkan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, perak, pasir. Begitu juga dengan hasil bumi seperti karet, sawit, kakao, padi dan ikan, hampir dapat kita temukan di mana saja di Provinsi Riau.
Namun kenyataan berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakatnya. Selain masyarakat Riau yangsebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan, persediaan energi seperti listrik pun belum bisa dinikmati dengan optimal oleh masyarakat.
Hal inilah yang menjadi persoalan besar bagi hampir seluruh daerah di Provinsi Riau. Hal ini dibahas dalam acara Forkopimda Riau yang digelar oleh Gubernur Riau baru-baru ini di Gedung Daerah Jl.Diponegoro Pekanbaru. Terlihat dari penyampaian oleh seluruh kabupaten/kota bahwa permasalahan pemadaman listrik masih merupakan masalah pokok yang sering memunculkan konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Saat gubernur Riau meminta BUMD khususnya dalam hal ini PLN untuk menyampaikan kondisi kelistrikan di provinsi riau, pihak PLN yang diwakili oleh stafnya hanya menjawab " Maaf pak, Kepala dinas tidak ada, lagi ke Batam," serunya.
Saat mendengar teriakan staf PLN tersebut, Gubernur Riau sontak marah dan membentak dan berkata, " Mana Kepala dinasmu? Panggil kepala dinasmu sekarang," katanya.
Dari drama yang dipertonton kan oleh para satuan kerja dan oknum ini, sudah jelas dapat kita simpulkan bahwa buruknya bentuk koordinasi dan komunikasi diantara para stokholder pelayan publik di negeri ini.
Mendengar jawaban pihak PLN yang tidak diharapkan oleh para pimpinan daerah kabupaten/kota, atau para bupati dan wali kota se Provinsi Riau itu. Para bupati hanya bisa menerima kenyataan dan sesekali meminta kebijakan dan bantuan dari Gubernur Riau.
Sementara saat para bupati mendesak gubernur Riau untuk memberi harapan dan jawaban yang pasti terkait dengan persoalan pemadaman listrik ini, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menjawab " Tolong PLN berikan solusi kepada semua bupati/wali kota yang bermasalah dengan listrik di daerahnya," serunya.
Jika kita mengamati persoalan yang begitu nyata dan sudah berlangsung lama ini, maka kita dipaksa untuk bertanya 'Ada apa sebenarnya dengan PLN Provinsi Riau ?' Apakah Riau dengan segala kekayaannya benar-benar sudah tidak mampu untuk sekedar membangun tenaga kelistrikan di Riau?
Feri Sibarani/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Panitia Taekwondo Pekanbaru Rapat Finalisasi Grand Opening
-
Sekdako Pekanbaru Lantik Delapan Kapus dan Tiga Pejabat Struktural
-
KI akan Beri Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik kepada Kepala Desa se-Rohil
-
Agar Masyarakat Kuansing Tak Makan Formalin, DPRD Minta Pemerintah Pantau Takjil
-
Guru Dijambret di Jalan Subrantas Tembilahan, Uang Jutaan Rupiah Berhasil Dibawa Kabur
-
Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
1. Children Festival 2025, Ribuan Siswa Meriahkan Peringatan HUT RI ke-80 di SD Darma Yudha
-
2. Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
3. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!
-
4. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
5. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
6. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
7. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia
-
8. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti
-
9. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban
-
10. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan
-
11. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah
-
12. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana
-
13. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau
-
14. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan
-
15. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan
