Politisi PDIP Minta Golkar Ikuti Aturan Dukung Pemerintah
Persidangan Munaslub Golkar dipimpin Nurdin Halid, di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin (16/5). CNN/Abi Sarwanto

Politisi PDIP Minta Golkar Ikuti Aturan Dukung Pemerintah

Sabtu, 21 Mei 2016|19:49:18 WIB




RADARRIAUNET.COM - Langkah Partai Golkar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat sambutan baik dari Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu. Meski begitu, Masinton menegaskan ada aturan main yang harus diperhatikan Partai Golkar dengan keputusannya mendukung pemerintahan Jokowi.
 
"Sebagai pendatang baru harus tunduk pada aturan main, seperti mendukung pemerintah, tidak mencla-mencle dan koalisi dipimpin oleh PDIP," ujarnya saat diskusi Peta Politik Pasca Munaslub di Tebet, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5).
 
Masinton menambahkan dengan dukungan Partai Golkar terhadap orang nomor satu di Indonesia membuktikan Golkar tidak memiliki kekuatan di luar pemerintahan. 
 
Dengan itu, Masinton menghimbau agar partai berlambang pohon beringin ini dapat membawa warna baru dalam kontribusinya membangun Indonesia.
 
Nurul Arifin selaku juru bicara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, menjelaskan bahwa Golkar hendak menjadikan PDIP sebagai mitra. Nurul menegaskan masa kepemimpinan Jokowi menjadi yang terbaik saat ini karena program yang pro rakyat. Meski begitu, Golkar menyadari keberadaan Jokowi begitu lekat dengan PDIP dan tidak dapat dipisahkan.
 
"Jangan cemburu pada kami sebagai pendatang baru," ujarnya dengan tertawa.
 
Pengamat Politik dari Poltracking Institute, Hanta Yuda, menambahkan bergabungnya Golkar dengan pemerintah diduga dapat menimbulkan tiga kutub dalam koalisi yakni kutub istana, kutub pengelola lama, dan kutub baru. Golkar, menurutnya, akan masuk kutub baru.
 
Selain itu, masuknya Golkar mendukung pemerintah mendudukan posisi koalisi menjadi 69 persen dibandingkan parlemen yang berada pada 31 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi pemimpin Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
 
"Nanti akan ada lagi, mungkin kutub baru inginnya Pak Jokowi tapi pengelola lama inginnya Megawati yang memimpin koalisi," paparnya.
 
Hanta Yuda juga menambahkan potensi terjadinya konflik internal untuk koalisi akan terjadi pada pembagian kursi di kabinet. Dalam hal ini, Jokowi harus memikirkan dengan matang baik citranya yang akan timbul di publik dan juga hubungan antar partai di koalisi.
 
"Jokowi harus berani mengurangi jatah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di kabinet kalau mau citra di publik baik tapi terjadi konflik internal atau masukkan kursi bagi Golkar tapi citra Jokowi tak bagus karena dominan pada partai," jelasnya. 
 
 
RRN/Cnn






Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita NEWS

MORE

MOST POPULAR ARTICLE