Kapolri Nilai Lambang Palu-Arit Bentuk Sosialisasi PKI
Kapolri Nilai Lambang Palu-Arit Bentuk Sosialisasi PKI
Senin, 09 Mei 2016|20:52:02 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengimbau masyarakat agar tidak main-main dengan penggunaan lambang palu dan arit yang identik dengan Partai Komunis Indonesia.
Menurut Badrodin, publikasi ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di ruang publik dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum di Indonesia. Pemakaian lambang palu-arit pun dapat diartikan sebagai sosialisasi ajaran Komunisme.
Penyebaran ajaran tersebut dalam bentuk apapun dipandang sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
"Jadi termasuk orang yang mengajarkan, mengeksposekan paham-paham Komunisme, Leninisme, Marxisme, itu bisa (dijerat pidana). Sekarang kalau kamu lihat lambang palu-arit apa pandanganmu? Kan bisa itu merupakan bagian dari sosialisasi. Kita coba akan terapkan undang-undang itu," kata Badrodin di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (9/5).
Walaupun berpotensi melanggar hukum, namun pemakaian dan pembahasan ajaran komunisme di situasi tertentu juga dapat diizinkan oleh aparat keamanan. Badrodin berkata, jika sebuah diskusi mengenai paham komunisme telah mengantongi izin aparat kepolisian, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan permintaan.
"Sepanjang unsur dalam pasal (107 KUHP) dipenuhi ya itu bisa diterapkan. Ada yang dilegalkan misalnya kalau ada rapat, misalnya diskusi, ada izinnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Badrodin juga merestui adanya diskusi mengenai ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme di dunia pendidikan.
Menurutnya, pembahasan ajaran komunisme di dunia pendidikan diperbolehkan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi jika pembahasan ajaran tersebut ingin dilakukan para akademisi.
"Kalau di kampus kan bebas, kan tidak ada masalahnya boleh saja. Untuk keperluan akademik dibahas di situ boleh. Tapi kalau mengadakan simposium di hotel, tidak ada izinnya, ya (tidak bisa)," katanya.
Badrodin pun tak menganggap pelarangan ajaran komunisme di Indoensia sebagai hal yang luar biasa. Sebabnya, hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang perubahan pasal 107 KUHP pada 1999 lalu.
LEX/CNN/TM
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
