Warga berpartisipasi menera jari di atas spanduk untuk menolak kekerasan terhadap anak saat Car Free Day di Lapangan Puputan Margarana, Kota Denpasar, Bali, Juni 2015 silam. ANT
KPAI Desak Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Pembunuhan Anak
Selasa, 03 Mei 2016|17:31:54 WIB
RADARRIAUNET.COM - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan, lembaganya mengusulkan penerapan hukuman mati untuk para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak. Hal ini menanggapi kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak usia 14 tahun oleh 14 pelaku di Bengkulu.
"Kami mengusulkan hukuman mati bagi pelaku tindakan seksual yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa sepeti ini," kata Asrorun usai menyambangi kantor Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/5).
Asrorun berkata, kasus yang terjadi di Bengkulu merupakan ancaman bagi negara. Alasannya, kata dia, 80 juta atau sekitar sepertiga penduduk Indonesia saat ini berusia anak-anak.
Tanpa jaminan rasa aman bagi anak, menurut Asrorun, Indonesia terancam kehilangan satu generasi pada 20 tahun ke depan.
"Perlu ada komitmen bersama untuk melakukan pengawasan, bloking game online bermuatan kekerasan, pornografi, ini untuk investasi ke depan," ujarnya.
Pagi tadi, KPAI berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk memastikan langkah preventif maupun penegakan hukum yang akan membuat efek jera para pelaku kekerasan anak.
Pada tahun 2016, menurut catatan per 25 April lalu, KPAI telah menerima 298 pengaduan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH).
Asrorun mengatakan, kasus anak berhadapan dengan hukum, berdasarkan sembilan kelompok klaster anak sebagai pelaku dan korban kekerasan, pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi sebesar 36 kasus.
"Artinya dari ABH kasus kekerasan seksual menduduki kedudukan tertinggi pada caturwulan pertama. Ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2015," katanya.
Bagi Asrorun, hal ini sebagai sebuah peringatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.
lex/cnn
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
