ilustrasi pupuk urea. ant
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Pupuk PT Berdikari
Selasa, 26 April 2016|22:14:43 WIB
RADARRIAUNET.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru perkara gratifikasi pengadaan pupuk di PT Bedikari (Persero).
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka.
"Hari ini, penyidik KPK menetapkan dua tersangka, mereka adalah SA dan DHW," ujar Yuyuk dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/4). SA dan DHW adalah tersangka dari perusahaan swasta.
Petinggi BUMN Tersangka Korupsi Pupuk Urea Ditahan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Direktur Keuangan PT Berdikari, Siti Marwa. Siti ditahan terkait statusnya sebagai tersangka korupsi pupuk urea. Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan pantauan, Siti selesai diperiksa sebagai tersangka hingga pukul 18.40 WIB. Siti yang telah mengenakan rompi tahanan tersebut sama sekali tak berkomentar dan terus menutup wajahnya dengan keras putih saat hendak masuk ke dalam mobil tanahan KPK.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Siti ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Penahanan ini dilakukan guna kepentingan penyidikan.
"Ditahan 20 hari ke depan di Rutan KPK C-1," ujar Yuyuk saat dikonfirmasi, Jumat (15/4).
Siti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pupuk urea sejak 8 Maret 2016 lalu. Ia diduga menerima uang lebih dari Rp1 miliar dari rekanan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu selama dua tahun sejak 2010.
Uang yang diterima Siti diduga untuk memuluskan proyek agar rekanan dapat memproduksi pupuk sesuai dengan pesanan perusahaan pelat merah ini.
Siti disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) atau 5 ayat (1) huruf b atau pasal 11 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Yuyuk enggan menjelaskan secara rinci soal peran keduanya dalam kasus tersebut. Namun, terkait dengan pengembangan kasus, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan untuk mencari alat bukti baru.
Yuyuk menuturkan, hari ini, KPK menggeledah dua lokasi di Semarang, yaitu di Kantor Perhutani Unit I Semarang dan Kantor PT Berdikari Cabang Semarang.
"Dari dua lokasi tersebut, penyidik KPK menyita dokumen dan juga barang bukti elektronik," ujarnya.
Atas perbuatannya, SA dan DHW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Keuangan PT Berdikari Siti Marwa sebagai tersangka. Ia diduga menerima uang lebih dari Rp1 miliar dari rekanan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu selama dua tahun sejak 2010.
Uang yang diterima Siti diduga untuk memuluskan proyek agar rekanan dapat memproduksi pupuk sesuai dengan pesanan perusahaan pelat merah ini.
Siti disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) atau 5 ayat (1) huruf b atau pasal 11 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
cnn/ alex harefa
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
