(Radar Riau Images/ Alex).
KPK: MKD DPR Tak Ada Niat Baik Tuntaskan LHKPN
Kamis, 17 Maret 2016|22:09:38 WIB
Jakarta (RRN) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menilai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak punya niat baik dalam mengusut laporan pengaduan atas mangkraknya penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh legislator.
"Itu menunjukan bahwa mereka tidak pernah memiliki niat baik untuk memperbaiki negeri ini," kata Laode pada awak media, Kamis (17/3).
Menurut Laode, sikap majelis justru menunjukkan inkonsistensi dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Aturan yang dimaksud yakni UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
"Mereka bahkan secara nyata menentang UU Negara Republik Indonesia," katanya.
Dalam beleid tersebut, penyelenggara negara termasuk anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPK. Jika tidak, maka ada sanksi administrasi yang ditentukan masing-masing institusi.
Terlebih, aturan tersebut telah dikuatkan dalam UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di mana penyelenggara negara wajib bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, dan serta wajib mengumumkannya dan melaporkan besaran harta kekayaannya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
Merujuk data KPK, sebanyak 342 orang dari total 545 telah melaporkan hartanya ke lembaga antirasuah. Alhasil, masih ada 204 anggota yang belum melaporkannya. Sikap majelis ini justru menunjukkan inkonsistensi dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sama sekali atau belum memperbaharui LHKPN yang telah dikirimkan sebelumnya.
Sementara itu untuk anggota DPD tercatat dari total 124 wajib lapor, sebanyak 108 orang sudah menunaikan kewajibannya.
Sedangkan total legislator daerah yang telah melapor hartanya hanya 1.077 orang dari 12.745 anggota DPRD yang wajib melaporkan hartanya. Mereka yang belum membuka hartanya ke publik yakni sebanyak 11.668 legislator daerah.
CNN/ Alex Hrf
Berita Terkait
.jpg){kind=small}
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
