Korupsi Bansos, DPRD-Pemda Berkonspirasi

JAKARTA (RRN) - Dana bantuan sosial kerap diselewengkan menjadi dana bancakan sosial menjelang pemilihan kepala daerah. Penyelewengan terjadi lantaran diduga ada konspirasi antara eksekutif dan legislatif.

Menurut pengamat hukum tata negara dari UGM, Oce Madril, penyelewengan terjadi karena dana bansos nikmat untuk dimainkan. Terlebih, penggunaan dana tersebut sulit diatur dan diawasi.

"Adanya celah yang buat bansos gampang dikorupsi," kata Oce dalam diskusi mingguan bertajuk Bancakan Sosial, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).
 

Celah tersebut, kata Oce, tercipta karena eksekutif dan legislatif saling memahami. Keduanya diduga berkonspirasi buat saling memuluskan penggunaan duit tersebut.

"Konspirasi untuk ambil uang rakyat," tegas Oce.

Senada dengan Oce, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menambahkan, penyelewengan dana tersebut sebenarnya kembali ke DPRD dan pemerintah daerah dalam bersinergi. Riza menilai, DPRD maupun Pemda kini makin pintar dan memahami kondisi untuk kongkalikong.

"DPRD memahami anggarkan pilkada buat pemda. Begitu juga ketika tahun politik dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), si Pemda memahami anggarannya buat DPRD," jelas Riza.

(TII/mtvn)