Komisi IV DPR Nilai Pemerintah Tak Serius Atasi Kebakaran Hutan

JAKARTA (RRN) - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai pemerintah tidak serius dalam menangani kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari penurunan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 6,3 triliun.

“Tadi Bu Menteri bilang kementeriannya cuma dapat jatah Rp 6,3 triliun. Rp 6,3 triliun itu kalo dilihat dari luas hutan kita sebesar 120 juta hektar, per hektarnya hanya mendapat biaya perawatan 52.500 saja/tahun,” ujar Edhy, seusai memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung DPR, Jakarta.

Edhy mengatakan, seharusnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa memberikan peningkatan anggaran terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kinerja kementerian dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Anggaran itu dianggap penting, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia saat ini.
Politisi dari Partai Gerindra tersebut mengatakan, pemerintah harus memberikan perawatan dan perlindungan ekstra terhadap sektor kehutanan di Indonesia. Ia menilai hutan merupakan salah satu aset bangsa yang berperan dalam menjaga ekosistem, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan kawasan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. “Bu Menteri tolong sampaikan ke Presiden dan Kementerian Keuangan ditambah anggarannya,” ujarnya.

Edhy mengatakan, Komisi IV DPR akan memberikan dukungan penuh peningkatan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa meningkatkan kinerja kementerian khususnya dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia. Ia menilai tidak ada lagi alasan untuk membiarkan kebakaran hutan terjadi terus menerus setiap tahunnya. “Kami akan juga perjuangkan anggaran kementerian ini di Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meyakinkan ini perlu anggaran. Yang kita harapkan harusnya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti ini,” ujar Edhy.

Selain meningkatkan anggaran, Edhy menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian LHK bisa meningkatkan infrastruktur yang memadai dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap kawasan hutan di Indonesia. Menurut dia, masyarakat juga perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya hutan bagi masa depan Indonesia. “Polisi Kehutanannya harus diperkuat, armada udara ditambah (pesawat water bombing dan modifikasi cuaca), penyuluh kehutanannya harus diperbanyak dan anggaran juga harus ditambah,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan, Komisi IV akan memperjuangkan kembali Rancangan Undang-Undang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang sempat terhambat di Badan Legislasi DPR. Menurut Herman, RUU tersebut merupakan bentuk prioritas Komisi IV DPR dalam memperkuat penegakkan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia saat ini. “Ini harus menjadi pengertian bersama, hutan adalah sumber pembangunan, penjaga ekosistem kita, hutan menjadi paru-paru dunia, hutan mencerminkan kekayaan negara dan martabat bangsa,” ujar Politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang menurunkan anggaran Kementerian LHK menjadi Rp 6,3 triliun. Hal tersebut, kata Herman, menimbulkan kesan pemerintah tidak konsisten dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia. “Komitmen kami itu besar sebenarnya, tetapi kenapa di pembuat dan pelaksana kebijakan tidak mencerminkan keseriusan untuk menjaga aset bangsa,” ujarnya. (teu/kcm)