Pemkab Bengkalis Gelar Workshop LPSE

BENGKALIS (RRN) - Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan penyedia barang/jasa dalam menguasai sistem pengadaan secara elektronik, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Workshop training LPSE, Senin (14/9/2015).  Worshop dibuka langsung oleh Asisaten Perekonomian dan Pembangunan, Heri Indra Putra yang diikuti oleh 75 peserta dari penyedia barang/jasa maupun aparatur pemerintahan. Kegiatan yang ditaja oleh Bagian Pengelolaan Data Elektroni (PDE) Setda Bengkalis itu, menghadirikan Ketua LPSE Provinsi Riau, Agus Salim Harahap, Rifki Faisal dan Mair.

Dikatakan Heri, pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. “Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara,” ujar Heri Indra Putra.

Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. sistem pengadaan secara elektronik (spse) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Layanan yang tersedia dalam spse adalah e-lelang umum (e-regular tendering) yaitu proses pelelangan umum dengan menggunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet. Selain itu di dalam spse juga tersedia fasilitas untuk proses audit secara online (e-audit). “Perlu kami tekankan bahwa salah satu faktor utama keberhasilan penerapan sistem pengadaan secara elektronik (spse) di pemerintah kabupaten bengkalis terutama dalam mendukung tercapainya e-government terpadu, terletak pada komitmen dan dukungan yang kuat dari para pimpinan SKPD. Selanjutnya  kepala SKPD,  membina bawahan untuk memiliki kemampuan mengoperasikan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dalam kegiatan workshop dan training LPSE,” tandasnya.

Heri mengharapkan melalui workshop dan training lpse ini, peserta mampu menguasai dan memahami tentang  pengadaan secara elektronik (spse) guna lebih meningkatkan dan menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah. (hum)